Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Ditengah mencuatnya isu pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang masih terhalang oleh moratorium Daerah Otonomi Baru (DOB) oleh pemerintah pusat, anggota DPRD NTB Dapil VI (Kota Bima, Dompu, dan Kabupaten Bima) Akhdiansyah mendorong Gubernur NTB membangun kantor perwakilan di Pulau Sumbawa.
Politisi PKB itu mengatakan, soal PPS merupakan hal yang sudah pasti akan terbentuk. Hanya saja harus menunggu waktu pencabutan moratorium DOB oleh pemerintah pusat. Di mana secara syarat, sudah diselesaikan sejak era TGB Zainul Majdi di 2010.
“Menurut saya Kantor Perwakilan itu adalah jawaban dari teriakan PPS itu,” kata Akhdiansyah kepada KabarBerita, Rabu (11/6).
Disampaikan Akhdiansyah, kerinduan masyarakat Sumbawa adalah kehadiran pemimpinnya di Pulau Sumbawa. Maka dengan adanya kantor perwakilan itu katanya paling tidak bisa menjadi simbol kehadiran pemerintah provinsi NTB.
“Maka kantor perwakilan itu simbol kehadiran pemprov, komitmen political will ingin hadir menyelesaikan persoalan di Pulau Sumbawa,” ujarnya.
Dikatakan anggota Komisi III DPRD NTB ini, kehadiran pemerintah itu penting baik hadir dalam bentuk simbol maupun fisik. Ketika pemerintah sudah hadir maka akan lebih dekat dengan masyarakat.
“Kalau sudah dekat bisa mendengar, bisa langsung menyaksikan dan memantau. Pelayanan juga otomatis akan lebih dekat,” pungkasnya.
Lebih jauh, Akhdiansyah menyampaikan bajwa kantor perwakilan Pemprov NTB menjadi penting di tengah kebutuhan masyarakat untuk lebih dekat dengan pemimpin daerah. Ia mengemukakan hal itu menjadi satu dari dua hal utama yang menjadi alasan dirinya mendorong adanya kantor perwakilan.
Keinginan masyarakat menurutnya sangat sederhana. Wacana PPS bisa jadi terlalu tinggi. Namun di balik itu, yang lebih diharapkan warga menurutnya adalah keinginan untuk dapat merasakan secara langsung kebijakan dari pemimpin daerah.
“Kalau bisa pimpinan daerah ngantor di pulau Sumbawa. Dalam seminggu, ngantor di pulau Sumbawa. Bisa tukar-tukaran antara pak Iqbal dengan bu Dinda. Ini kesenjangan masyarakat pulau Sumbawa kan merasa jauh dari pemimpinnya. Kita bisa melihat secara objektif,” paparnya.
Menurutnya, kantor perwakilan Pemprov NTB di pulau Sumbawa dapat menjawab dua hal, pertama kehadiran pemerintah provinsi untuk mendengarkan langsung apa yang diharapkan masyarakat.
“Kedua bagaimana memastikan kondisi objektif di lapangan sehingga PPS memang harus terealisasi. Agar bisa mengetahui kenapa isu PPS ini akan selalu muncul. Karena sekali lagi, PPS ini menurut saya sudah final. Sekarang ini tinggal pemerintah pusat saja,” jelasnya.
Dorongan untuk membangun kantor perwakilan di Pulau Sumbawa itu akan disampaikan Akhdiansyah di rapat paripurna DPRD NTB, mengingat isu pembentukan PPS juga mencuat dalam reses yang ia lakukan di beberapa titik di Dapil VI (Dompu, Bima dan Kabupaten Bima).
“Nanti akan saya sampaikan dalam penyampaian hasil reses dalam paripurna,” pungkasnya.
Penulis : Dedy Supiandi
