Kabarberita
Lombok Tengah, (KabarBerita) – Anggota DPRD Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), H. Muhammad Akri melangsungkan kegiatan reses di sejumlah titik di dapil 7 Lombok Tengah.
Sekretaris Wilayah (Sekwil) DPW PPP NTB itu menyerap aspirasi dan curhatan beragam masalah yang dihadapi warga, mulai dari masalah pendidikan, pertanian hingga masalah ekonomi.
Untuk pendidikan, kata Akri warga mengeluhkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) peserta didik yang isinya kosong selama satu tahun.
“Banyak KIP peserta didik yang isinya kosong selama satu tahun,” kata Muhammad Akri kepada KabarBerita, Selasa (10/6).
Selanjutnya warga juga berharap agar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pendidikan gratis 9 tahun dilaksanakan baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Warga berharap Putusan MK itu harus dilaksanakan oleh sekolah swasta maupun negeri, tidak boleh dipungut biaya dengan alasan apapun,” lanjut ketua Fraksi PPP DPRD NTB ini.
“Beasiswa miskin dan berprestasi juga sangat diharapkan,” sambungnya.
Kemudian di sektor pertanian, warga Lombok Tengah bagian utara yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian berharap agar syarat pembangunan sumur bor dipermudah di tiap-tiap Desa dan Dusun.
“Karena banyak masyarakat membutuhkan sumur bor,” ujarnya.
Masalah lain yang disuarakan warga lanjutnya Akri adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang tengah digalakkan oleh presiden Prabowo. Warga mengaku sampai saat ini program MBG belum masuk di sekolah-sekolah terpencil.
“Ya warga berharap program MBG ini bisa segera masuk di sekolah-sekolah terpencil,” ungkapnya.
Akri menambahkan masalah lain yang banyak muncul soal infrastruktur yang belum merata terutama di daerah terpencil. Kemudian bantuan UMKM bagi usaha kecil.
“Jadi itu masalah infrastruktur yang merata dan bantuan UMKM bagi usaha kecil,” pungkasnya.
Penulis : Dedy Supiandi
