Tim Redaksi
“Bantuan yang diberikan bermacam-macam, ada pupuk, sarana produksi dan fasilitasi kelembagaan. Tahun ini total anggaran DBH CHT yang dikelola sekitar Rp32 miliar,”
Mataram (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menganggarkan Rp 32 Miliar yang peruntukannya bagi para Petani. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB, Lalu Mirza Amir Hamzah.
Lalu Mirza menyebut Pemprov NTB melaui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB akan memberi dukungan bagi petani, dimana anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) sekitar Rp32 miliar pada tahun 2026. Anggaran tersebut dialokasikan dalam berbagai bentuk bantuan, seperti pupuk, sarana produksi pertanian, hingga penguatan kelembagaan petani.
“Bantuan yang diberikan bermacam-macam, ada pupuk, sarana produksi dan fasilitasi kelembagaan. Tahun ini total anggaran DBH CHT yang dikelola sekitar Rp32 miliar,” ujar Lalu Mirza di Kantor Gubernur NTB, Kamis (4/6/2026).
Lebih lanjut, Ia mengatakan pihaknya belum bisa menginformasikan secara angka, yang akan ditanami tanaman strategis tembakau, mengingat belum dilakukan pemetaan dan perhitungan yang matang dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk potensi pengaruh fenomena El Nino.
“Kami masih mendata supaya jangan mempublikasikan angka yang nanti terlalu tinggi atau terlalu rendah, karena kondisi iklim seperti El Nino juga berpengaruh terhadap seluruh penanaman,” ungkapnya.
Selain itu, Lalu Mirza menginformasikan instansi yang dipimpinnya telah melakukan rapat koordinasi bersama Tim Koordinasi Sumber Daya Air (SDA) yang melibatkan sejumlah instansi terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Balai Wilayah Sungai (BWS). Langkah tersebut dilakukan untuk menyusun strategi mempertahankan posisi NTB sebagai daerah lumbung pangan Nasional sekaligus menjaga komoditas strategis daerah.
“Kami sedang merumuskan langkah-langkah dalam rangka mempertahankan posisi NTB sebagai daerah lumbung pangan, termasuk komoditas strategis seperti tembakau,” ucapnya.
Dikatakannya juga, saat ini pemerintah pusat hingga daerah tengah mendorong peningkatan produksi pangan, khususnya padi. Karena itu, kekhawatiran terjadinya lonjakan luas tanam komoditas tertentu yang dapat memengaruhi ketersediaan air dinilai tidak terlalu besar.
“Yang didorong sekarang mulai dari pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten adalah padi. Jadi saya kira kekhawatiran itu tidak terlalu jauh berbeda dengan kondisi produksi tahun lalu karena kita sedang fokus pada pangan nasional,” jelasnya.
Meski demikian, daerah-daerah sentra tembakau seperti Lombok Tengah dan Lombok Timur tetap diberikan ruang untuk mengembangkan komoditas tersebut karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi bagi petani.
“Tembakau tetap menjadi komoditas strategis yang akan kita pertahankan karena nilai ekonomisnya tinggi. Namun saat ini memang banyak petani yang beralih ke tanaman pangan,” pungkasnya.
Selain itu Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menunjukkan tren peningkatan luas tanam padi dalam dua tahun terakhir. Pada 2024 luas tanam padi tercatat sekitar 283 ribu hektare, sedangkan pada 2025 meningkat menjadi lebih dari 320 ribu hektare.
“Kenaikan ini menunjukkan adanya pergeseran dari beberapa komoditas lain ke tanaman pangan,” kata Mirza.
Ia menilai minat petani menanam padi meningkat karena harga gabah yang relatif stabil. Selain itu, keberadaan Bulog sebagai penyerap hasil panen memberikan kepastian pasar bagi petani.
“Harga padi sekarang cukup baik. Bulog sudah menjadi offtaker yang jelas, bahkan pembeli di luar Bulog banyak yang berani membeli di atas harga pemerintah,” imbuhnya. (Wira)
