Program MBG Langkah Awal Tangani Stunting di NTB

Lombok Tengah, (KabarBerita) – Ratusan Warga Darek Kecamatan Praya Barat Daya antusias mengikuti sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh anggota Komisi IX DPR RI, H.Muazzim Akbar,S.IP di Gor bulu tangkis Darek, Rabu (4/6).

Dalam kesempatan ini HMA sapaan akrab H.M Mu’azim akbar menjelaskan bahwa program MBG ini adalah salah satu program prioritas Presiden Probowo yang harus segera direalisasikan dalam skala besar dan ditargetkan rampung pada tahun 2025 ini. Karena program MBG, kata Politisi PAN ini adalah salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan  gizi masyarakat, agar terwujudnya masyarakat yang sehat dan terhindar dari stunting serta mencerdaskan anak bangsa.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program Presiden Prabowo, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak sekolah, Ibu Hamil (bumil), Ibu menyusui (busui) dan balita, jadi untuk meningkatkan kecerdasan diperlukan asupan gizi yang baik, makanya program presiden, makan bergizi gratis adalah langkah tepat untuk menangani permasalahan tersebut,” jelas HMA disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sosialisasi program MBG.

H.M Mu’azzim Akbar saat melakukan sosialisasi program MBG di Gor Bulu Tangkis, Darek Praya Barat Daya, Selasa (4/6).

Lebih lanjut, HMA mengatakan dari segi kesehatan juga dapat mencegah stunting, karena terpenuhinya gizi dan bisa mempengaruhi daya kembang anak. Sehingga 10% alokasi penerima manfaat dari program MBG ini adalah balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Dalam kesempatan ini, HMA juga menyinggung masalah Koperasi Merah Putih yang dipersiapkan untuk seluruh Desa.

“Jadi Koperasi merah Putih ini memang disiapkan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di daerah, dan tidak sama sekali mengganggu Bumdes, justru ini bisa dikolaborasikan,” terangnya.

Pemerintah juga pungkasnya menganjurkan dana desa digunakan untuk menunjang ketahanan pangan dan untuk menumbuhkan perekonomian.

“Dana desa 20% itu memang diperuntukan untuk ketahanan pangan tiap desa dan ini perlu untuk menumbuhkan perekonomian secara berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara terkait modal yang dianggarkan oleh Pemerintah, lanjut HMA rata-rata modal yang disiapkan sebesar Rp. 3 miliar untuk 1 koperasi.

“Jadi modal untuk 1 kopersi itu Rp 3 miliar, tapi ini tidak berbentuk uang tunai, akan tetapi pinjaman di Bank dan tanpa agunan dan khusus dipersiapkan untuk koperasi merah putih” jelasnya.

  • Related Posts

    APJATI NTB Dorong Perlindungan dan Skema Biaya Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

    MATARAM (KabarBerita)- Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Provinsi NTB terus menunjukkan komitmennya dalam membenahi sistem penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terbaru, APJATI NTB sukses menggelar agenda…

    Sabolah Jadi Komisaris MGPA, DPRD NTB Berharap Berdampak bagi Daerah

    “Harapan kita beliau juga harus menunjukkan kapasitasnya, supaya penunjukannya memang tidak salah dan bisa memberikan dampak bagi daerah,” kata Lalu Arif Rahman Hakim Mataram (Kabarberita) – Anggota Komisi II DPRD…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    APJATI NTB Dorong Perlindungan dan Skema Biaya Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

    APJATI NTB Dorong Perlindungan dan Skema Biaya Pekerja Migran Indonesia di Taiwan

    Perkuat Strategis Sport Tourism di Mandalika, ITDC Resmi Umumkan Jajaran Komisaris dan Direksi MGPA

    Perkuat Strategis Sport Tourism di Mandalika, ITDC Resmi Umumkan Jajaran Komisaris dan Direksi MGPA

    Orang Tua Siswa Keluhkan Uang Perpisahan, Ombudsman NTB Larang Sekolah Tarik Pungutan

    Orang Tua Siswa Keluhkan Uang Perpisahan, Ombudsman NTB Larang Sekolah Tarik Pungutan

    Sabolah Jadi Komisaris MGPA, DPRD NTB Berharap Berdampak bagi Daerah

    Sabolah Jadi Komisaris MGPA, DPRD NTB Berharap Berdampak bagi Daerah

    Siswa Dipungut Lunasi Uang Komite sebagai Syarat Ambil SKL, Ombudsman NTB Langsung Turun ke Sekolah

    Siswa Dipungut Lunasi Uang Komite sebagai Syarat Ambil SKL, Ombudsman NTB Langsung Turun ke Sekolah

    Santai di Pendopo NTB, Pemerintah Serius Mengurus Gizi Generasi Bangsa

    Santai di Pendopo NTB, Pemerintah Serius Mengurus Gizi Generasi Bangsa