Program MBG Langkah Awal Tangani Stunting di NTB

Lombok Tengah, (KabarBerita) – Ratusan Warga Darek Kecamatan Praya Barat Daya antusias mengikuti sosialisasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh anggota Komisi IX DPR RI, H.Muazzim Akbar,S.IP di Gor bulu tangkis Darek, Rabu (4/6).

Dalam kesempatan ini HMA sapaan akrab H.M Mu’azim akbar menjelaskan bahwa program MBG ini adalah salah satu program prioritas Presiden Probowo yang harus segera direalisasikan dalam skala besar dan ditargetkan rampung pada tahun 2025 ini. Karena program MBG, kata Politisi PAN ini adalah salah satu langkah untuk memenuhi kebutuhan  gizi masyarakat, agar terwujudnya masyarakat yang sehat dan terhindar dari stunting serta mencerdaskan anak bangsa.

“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu program Presiden Prabowo, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak sekolah, Ibu Hamil (bumil), Ibu menyusui (busui) dan balita, jadi untuk meningkatkan kecerdasan diperlukan asupan gizi yang baik, makanya program presiden, makan bergizi gratis adalah langkah tepat untuk menangani permasalahan tersebut,” jelas HMA disambut tepuk tangan meriah dari para peserta sosialisasi program MBG.

H.M Mu’azzim Akbar saat melakukan sosialisasi program MBG di Gor Bulu Tangkis, Darek Praya Barat Daya, Selasa (4/6).

Lebih lanjut, HMA mengatakan dari segi kesehatan juga dapat mencegah stunting, karena terpenuhinya gizi dan bisa mempengaruhi daya kembang anak. Sehingga 10% alokasi penerima manfaat dari program MBG ini adalah balita, ibu hamil dan ibu menyusui.

Dalam kesempatan ini, HMA juga menyinggung masalah Koperasi Merah Putih yang dipersiapkan untuk seluruh Desa.

“Jadi Koperasi merah Putih ini memang disiapkan untuk menunjang pertumbuhan perekonomian di daerah, dan tidak sama sekali mengganggu Bumdes, justru ini bisa dikolaborasikan,” terangnya.

Pemerintah juga pungkasnya menganjurkan dana desa digunakan untuk menunjang ketahanan pangan dan untuk menumbuhkan perekonomian.

“Dana desa 20% itu memang diperuntukan untuk ketahanan pangan tiap desa dan ini perlu untuk menumbuhkan perekonomian secara berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara terkait modal yang dianggarkan oleh Pemerintah, lanjut HMA rata-rata modal yang disiapkan sebesar Rp. 3 miliar untuk 1 koperasi.

“Jadi modal untuk 1 kopersi itu Rp 3 miliar, tapi ini tidak berbentuk uang tunai, akan tetapi pinjaman di Bank dan tanpa agunan dan khusus dipersiapkan untuk koperasi merah putih” jelasnya.

  • Related Posts

    Remaja yang Terseret Arus Sungai Ditemukan Meninggal Dunia di Bima

    BIMA (KabarBerita)-Tim SAR gabungan berhasil menemukan Ikbal (12 tahun), remaja yang sebelumnya dilaporkan hilang terseret arus deras di Sungai Desa Kenanga, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal…

    Tiga Program Strategis PUPR Diresmikan Sebagai Kado HUT NTB ke 67

    Mataram (KabarBerita) – Hari Ulang Tahun (HUT) Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-67 yang jatuh pada tanggal 17 Desember tiap tahunnya, tinggal menghitung hari. Beberapa program juga siap diresmikan bertepatan dengan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Dinas Perikanan Kaget Lapak Pasar Ikan Dibongkar untuk Pembangunan KMP

    Dinas Perikanan Kaget Lapak Pasar Ikan Dibongkar untuk Pembangunan KMP

    Remaja yang Terseret Arus Sungai Ditemukan Meninggal Dunia di Bima

    Remaja yang Terseret Arus Sungai Ditemukan Meninggal Dunia di Bima

    Tiga Program Strategis PUPR Diresmikan Sebagai Kado HUT NTB ke 67

    Harga Pupuk Subsidi Turun, Petani Keluhkan Harga Racun Hama Padi Melambung Tinggi

    Harga Pupuk Subsidi Turun, Petani Keluhkan Harga Racun Hama Padi Melambung Tinggi

    Proyek Revitalisasi Sekolah Terlambat, Pemkot Mataram Terancam Tanggung Beban Anggaran

    Proyek Revitalisasi Sekolah Terlambat, Pemkot Mataram Terancam Tanggung Beban Anggaran

    Polres Loteng Bersama Stakeholder dan Masyarakat Sepakat Tolak Penambangan Emas Ilegal di kawasan Pantai Kuta

    Polres Loteng Bersama Stakeholder dan Masyarakat Sepakat Tolak Penambangan Emas Ilegal di kawasan Pantai Kuta