Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Program Gebyar Pajak kendaraan Bermotor (PKB) yang diluncurkan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal disambut positif oleh semua pihak. Bukan hanya oleh wajib pajak, namun juga oleh kalangan legislatif di DPRD NTB.
Komisi III DPRD Provinsi NTB yang membidangi masalah keuangan dan perbankan bahkan menyatakan dukungan penuh terhadap program pemprov NTB yang diluncurkan di Teras Udayana Mataram, pada Minggu 29 Juni 2025.
Wakil Ketua Komisi III DPRD NTB, Raden Rahadian Soedjono menyebutkan bahwa program diskon PKB tersebut dinilai sangat baik untuk masyarakat NTB saat ini. Sehingga pihaknya memberikan apresiasi kepada Pemprov NTB terhadap trobosan
“Kami dari Komisi III tentu sangat mendukung kebijakan pemberian diskon PKB ini. Program ini sebuah terobosan baru pak Gubernur yang perlu kita apresiasi. Sebab dengan pemberian diskon PKB ini mendapatkan sambutan baik dari masyarakat,” ujar Rahadian yang dikonfirmasi Suara NTB, pada Rabu (25/6).
Disebutkan Rahadian bahwa kesadaran wajib pajak kendaraan di NTB tergolong masih cukup rendah. Pasalnya dari sekitar 2 juta jumlah kendaraan yang tercatat, yang melakukan pembayaran pajak hanya mencapai sekitar 48 persen.
Besarnya wajib pajak yang tidak menunaikan kewajibannya membayar PKB tersebut, tentu dengan hadirnya program pemberian diskon PKB ini akan ada peningkatan persentase pembayaran PKB oleh masyarakat. “Saya sangat yakin dengan hadirnya program ini tingkat pembayaran pajak kendaraan oleh masyarakat akan meningkat,” katanya.
Lebih lanjut disampaikan politisi partai Demokrat itu bahwa dengan adanya kebijakan ini, akan berimplikasi kepada naiknya angka penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PADK dari sektor pajak kndaraan. Sebab program ini akan meningkatkan objek pajak.
“Terutama kebijakan terkait dengan diskon besar-besaran untuk mutasi kendaraan yang plat luar daerah ke plat kendaraan dalam daerah. Ini kan banyak sekali kendaraan yang masih plat luar daerah, dengan program ini maka masyarakat pasti akan melakukan mutasi dan akan makin bertambah objek pajak kita,” jelasnya.
Selain itu kehadiran program diskon pajak kendaraan ini bisa meningkatkan potensi pendapatan daerah, juga akan akan sangat membantu meringankan beban masyarakat untuk membayar pajak ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang tertekan.
“Apalagi dalam program diskon PKB ini ada geratis pajak untuk masyarakat miskin dan tidak mampu. Cukup menunjukkan kartu miskin, maka masyarakat dapat diskon. Saya kira program ini sangat besar sekali manfaatnya, baik untuk daerah dan masyarakat,” katanya.
Diketahui Pemerintah Provinsi NTB melalui Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) akan memberikan berbagai insentif dan keringanan pajak sebagai bentuk penghargaan kepada wajib pajak yang taat, serta bentuk empati kepada warga kurang mampu, yakni dengan memberikan diskon atau keringanan pembayaran pajak.
Plt Kepala Provinsi NTB, Fathurrahman, menjelaskan bahwa program ini bukan hanya untuk mendorong kepatuhan pajak, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan.
“Diskon dan keringanan ini diberikan tidak hanya untuk wajib pajak yang patuh, tapi juga secara khusus bagi masyarakat miskin yang terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH) serta para veteran. Ini adalah bentuk keberpihakan pemerintah,” ujar Fathurrahman.
Kebijakan tersebut sudah dituangkan dalam Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pemberian Keringanan dan/atau Pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Program ini akan diluncurkan pada 29 Juni ini. (Red)
