Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Peningkatan mutu pendidikan dan pemerataannya di seluruh wilayah NTB merupakan visi besar yang ingin di capai Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Lalu Muhammad Iqbal. Dan ini semua bisa tercapai dengan memperkuat sinkronisasi kebijakan pendidikan, antara pemerintah pusat dan daerah.
Hal tersebut disampaikan, Gubernur NTB saat membuka Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan para kepala daerah se-NTB di Mataram pada Selasa (21/10/2025) kemarin.
“Bagi kami di NTB, pendidikan bukan hanya soal bangunan sekolah, tetapi bagaimana setiap anak bisa merasakan kualitas pembelajaran yang setara. Karena itu, arah kebijakan pendidikan di daerah harus benar-benar sejalan dengan kebijakan nasional,” ujar Miq Iqbal sapaan akrab Gubernur NTB.
Lebih lanjut, Miq Iqbal mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi dunia pendidikan di NTB. Mulai dari tingginya angka putus sekolah hingga banyaknya ruang kelas yang rusak. Ia juga memaparkan jumlah SMA/SMK di NTB saat ini mencapai 801 sekolah dengan 19 ribu lebih guru dan lebih dari 200 ribu siswa/siswi. Namun terdapat lebih dari 4.000 ruang kelas dalam kondisi rusak dan sekitar 72 ruang kelas baru yang perlu dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Selain sebaran guru yang belum merata dan keterbatasan fasilitas digital sekolah menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.
“Kami berharap sinergi ini dapat melahirkan kebijakan yang konkret. Terutama dalam digitalisasi sekolah dan peningkatan fasilitas belajar, agar anak-anak NTB bisa belajar dengan aman dan bermutu,” imbuhnya.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Prof. Dr. Abdul Mu’ti menyampaikan apresiasi atas langkah strategis Pemprov NTB dalam mendorong perbaikan sistem pendidikan di daerah. Menurutnya kolaborasi ini sejalan dengan prioritas nasional. Mewujudkan pendidikan yang merata dan berbasis data akurat.
“Masalah utama bukan hanya pada anggaran, tetapi juga pada keakuratan kualitas pendidikan. Banyak hal di Dapodik tidak sesuai dengan kondisi lapangan, menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan. Kami mendorong pemerintah daerah melakukan verifikasi, agar setiap kebijakan tepat sasaran,” ujarnya.
Dikatakannya juga, bahwa Kemendikdasmen tengah memperluas program revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di seluruh Indonesia termasuk di NTB. Ribuan perangkat pembelajaran digital Interactive Flat Panel (IFP) telah disalurkan. Tahun depan program ini diperluas dengan dukungan peningkatan kapasitas guru. Pemerintah juga menargetkan 150.000 guru menerima beasiswa, untuk menempuh pendidikan S1 atau D4, serta 93 persen guru tersertifikasi pada tahun 2026.
“Pendidikan bukan sekadar membangun gedung, tetapi membangun jiwa pendidik. Kami ingin memastikan kesejahteraan dan kapasitas guru menjadi bagian utama dalam transformasi pendidikan nasional,” tegasnya.
Rakor tersebut, menandai langkah nyata kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemerataan akses. Peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta modernisasi sarana pendidikan di NTB. (Wir/red).
