
Mataram(KabarBerita )– Komisi II DPRD Kota Mataram melakukan kunjungan kerja ke PT Air Minum (PTAM) Giri Menang, Selasa, untuk langsung kinerja pelayanan serta memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat berjalan efektif dan responsif.
Setibanya di Kantor PTAM Giri Menang, rombongan Komisi II meninjau sejumlah fasilitas operasional, termasuk command center yang menjadi pusat penerimaan aduan pelanggan sekaligus ruang kendali pemantauan kondisi jaringan air secara keseluruhan.
Ketua Komisi II, Irawan Aprianto, menjelaskan bahwa ada dua fokus utama yang ingin dilihat pihaknya dalam kunjungan tersebut.
“Pertama, kami ingin mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pola pelayanan terhadap keluhan masyarakat. Bagaimana bentuk keluhan yang disampaikan, bagaimana alur komunikasinya, dan seperti apa tindak lanjut di lapangan. Kami ingin memastikan bahwa layanan ini benar-benar dipahami masyarakat, SOP-nya jelas, dan pertanggungjawabannya transparan,” ujarnya.
Fokus kedua adalah persoalan debit air. Irawan menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan kemampuan PTAM menyediakan akses data debit air di setiap wilayah secara akurat dan mudah dipantau.
“Idealnya, pemantauan bisa dilakukan real time.Dengan begitu, ketika terjadi penurunan debit atau kerusakan jaringan, penyebabnya langsung bisa dideteksi,sehingga PTAM bisa langsung melakukan penanganan tanpa harus menunggu laporan atau keluhan masyarakat,” tambahnya.
Direktur PTAM Giri Menang, Sudirman, menjelaskan bahwa command center perusahaan beroperasi 24 jam. Selain melalui call center, pelanggan juga dapat menyampaikan keluhan lewat berbagai platform media sosial resmi perusahaan.
Sudirman juga menyoroti tantangan yang dihadapi PTAM sebagai perusahaan daerah yang harus menjalankan dua fungsi sekaligus, pelayanan publik dan pencapaian target pendapatan.
“Sebagai PDAM, kami berada pada posisi unik. Di satu sisi kami melayani masyarakat, namun di sisi lain tetap dituntut untuk meningkatkan pendapatan. Sesuai Permendagri, pendapatan PDAM bukan hanya dari tarif air, tetapi juga jasa pengelolaan,” jelasnya.
Ia menambahkan, meningkatnya kebutuhan layanan di masyarakat berdampak pada kebutuhan teknologi dan perangkat tambahan, termasuk energi untuk sistem pompa yang lebih modern. Perubahan ini, menurutnya, berpengaruh langsung terhadap biaya operasional.
“Jika kita ingin kualitas pelayanan meningkat, maka ada konsekuensi berupa penyesuaian biaya operasional dan tarif. Alternatif lain adalah tambahan penyertaan modal dari pemerintah jika ingin pelayanan meningkat tanpa membebani pelanggan,” pungkas Sudirman.








