Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi NTB sedang me-reshuffle skema perlindungan anak, dengan mengikuti perubahan struktur organisasi perangkat daerah.
Kepala Dinsos P3A NTB, Ahmad Masyhuri, menegaskan jika transisi birokrasi dibawah naungannya, tidak akan menghambat pelayanan terhadap para korban yang mengalami kekerasan verbal maupun non verbal.
“Pejabat teknis memang masih menunggu pelantikan, namun penugasan khusus sudah saya instruksikan kepada tim di lapangan agar tetap bekerja,” tegas Ahmad Masyhuri saat memberikan keteranganya kepada awak media di area Komplek Kantor Gubernur NTB pada, Senin (19/01/2026).
Dikatakannya juga sejumlah fasilitas seperti UPT Selat Narmada, PSAB Majeluk, hingga gedung eks-Budirini sedang dikaji untuk dijadikan pusat rehabilitasi yang representatif. Ia juga menyatakan, keputusan final mengenai lokasi rumah aman tersebut masih menunggu instruksi dari pimpinan daerah (Pemda) NTB.
“Saya segera melapor ke Gubernur untuk meminta arahan mengenai fasilitas mana yang paling tepat dipergunakan,”katanya.
Merujuk pada data terkini, UPT Selat sedang menangani 30 klien anak, di mana tujuh di antaranya merupakan penyintas kekerasan seksual. Ia mengingatkan agar publik dan media menjaga ketat privasi para korban mengingat sensitivitas kasus yang ada.
“Hati-hati dalam pemberitaan karena identitas mereka harus dilindungi sepenuhnya,” ucapnya.
Masyhuri juga menyampaikan bahwa akar persoalan kekerasan, dipicu oleh tekanan ekonomi ekstrem dan degradasi moral. Fenomena memprihatinkan kini muncul ke permukaan, mulai dari anggota keluarga yang menjual saudaranya hingga kasus inses dan yang terkini kasus salah satu Ponpes di Lombok Tengah.
“Kemiskinan memicu kekufuran, seperti motif ekonomi dalam kasus kakak menjual adik, ditambah adanya masalah moral hazard pelaku,” ungkapnya.
Masyhuri menambahkan fokus perlindungan kini juga diperluas, yaitu bagi para petugas pendamping yang kerap mendapat intimidasi dari pihak pelaku. Dan menurutnya juga keselamatan personel di lapangan juga harus menjadi prioritas agar proses pemulihan korban berjalan tanpa gangguan.
“Petugas kami pun harus diamankan karena mereka sering mendapat ancaman langsung dari pelaku kekerasan,” tambahnya.
Lebih lanjut ia menambahkan meskipun saat ini, sedang mengatensi mitigasi bencana alam yang melanda NTB, Masyhuri menjamin sinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dan lembaga swadaya masyarakat tetap berjalan solid guna menekan angka kriminalitas terhadap anak dan perempuan. (Wira/red).
