
MATARAM (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB), gandeng mitra guna meringankan beban para korban terdampak bencana Hidrometeorologi yang terjadi dibeberapa daerah terdampak.
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Lalu Mohamad Faozal diarea Kantor kantor Gubernur, Pada Senin (19/01/2026).
Dalam kesempatan itu Faozal sapaannya menyampaikan bahwa persoalan kebencanaan ini sudah menjadi tanggung jawab seluruh pihak untuk ikut ambil bagian dalam meringankan beban saudara-saudara yang tertimpa musibah, baik dari pemerintah langsung maupun dari stakeholder terkait lainnya.
“Kita akan ajak para mitra untuk mendukung pemerintah untuk mengurangi beban dari masyarakat yang terdampak akibat bencana banjir,”ujarnya.
Faozal juga menyebutkan jika para Mitra yang ikut tergabung adalah dari pihak swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti dari Bank Indonesia (BI), Hotel, dan dari BPJS ketenagaa kerjaan dan Kesehatan.
“Kita sudah bangun komitmen untuk mendukung secepatnya, supporting supaya pemerintah dan mitra hadir ke warga masyarakat yang terdampak bencana,”katanya.
Lebih lanjut Ia juga mengungkapkan alasan pemerintah menggandeng mitra, menurutnya pemerintah butuh mitra yang tentunya membantu melaui dana Coorporate Social Responsibility (CSR) yang dimiliki serta dana-dana lainnya, yang khusus mendukung dalam penanganan kejadian yang tidak diinginkan.
“Csr-nya ini, dan nggak ada minimal bantuan ya, semampu mereka untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak,”ungkapnya.
Faozal juga menegaskan jika bantuan tersebut, alokasinya di luar dana Belanja Tak Terduga (BTT) yang disiapkan Pemprov NTB, karena ada kebutuhan khusus yang peruntukannya dari dana BTT. Sedangkan untuk dana dari Mitra pemerintah sedang disiapkan ke titik-titik yang tepat seperti sembako dan lain-lainnya.
“Di luar BTT dong, ini CSR dari AMMAN Mineral dari macam-macam, dan kebutuhan di daerah terdampak, kita lagi rekap untuk alokasinya dan bentuknya beragam, bisa bentuk sembako dan lain-lain,”tegasnya.
Faozal juga mengungkapkan jika penanganan bencana yang sifatnya berat dan infrastruktur pembangunan, itu menjadi ranah Pemerintah yang menangani dan itu anggaranya dari dana BTT, yaitu dengan melihat sesuai kebutuhan mendesak, serta melihat skala prioritas masyarakat guna membangun kembali daerah, dan mempercepat proses pemulihan keadaan paska bencana Hidrometeorologi.
“Untuk infrastrukur itu urusan pemerintahlah dan yang berat-berat,”imbuhnya.
Seperti diketahui, bencana banjir bandang menerjang wilayah Buwun mas Sekotong Kabupaten Lombok Barat dan Desa Kabul kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah pada Selasa malam (13/1/2026) lalu dan mengakibatkan rumah warga tergenang air. (Wira/red).






