Kabarberita
Mataram(KabarBerita)— Kekosongan puluhan jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kota Mataram tidak hanya berdampak pada jalannya roda pemerintahan, tetapi juga menyumbang penghematan pada belanja pegawai daerah. Saat ini, jumlah jabatan yang belum terisi diperkirakan mencapai lebih dari 50 posisi pada level eselon II, III, dan IV.
Sejumlah posisi strategis yang masih kosong di antaranya jabatan Asisten III Setda Kota Mataram, staf ahli, serta Inspektur pada Inspektorat untuk level eselon II. Selain itu, terdapat pula dua jabatan camat dan beberapa lurah yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, Lalu Alwan Basri, mengakui bahwa banyaknya jabatan kosong secara tidak langsung menekan belanja pegawai, karena pemerintah tidak perlu mengeluarkan sejumlah komponen biaya yang melekat pada jabatan tersebut.
“Ada efisiensinya, karena tidak membayar gaji, tidak membayar TPP, bahkan tidak perlu membayar biaya operasional kendaraan dinas. Nanti itu akan masuk menjadi bagian Silpa dan dibahas dalam APBD Perubahan untuk pergeseran ke program lain,” ujar Alwan, Kamis (16/4).
Menurut Alwan, efisiensi tersebut akan tercatat sebagai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) dan akan dimanfaatkan kembali pada pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan untuk mendukung program prioritas pemerintah daerah.
Meski memberikan dampak penghematan, Pemkot Mataram tetap mempersiapkan pengisian jabatan kosong tersebut secara matang melalui tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Alwan yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Baperjakat menegaskan bahwa pihaknya saat ini tengah memetakan jabatan yang kosong dan menyiapkan proses pengisian secara selektif agar tidak mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah.
“Sabar dulu, sedang dipersiapkan. Tim Baperjakat sedang memetakan mana jabatan yang kosong, baik eselon II, III maupun IV,” katanya.
Ia menegaskan, pengisian jabatan tidak akan dilakukan secara terburu-buru karena menyangkut masa depan aparatur serta kualitas jalannya pemerintahan.
“Saya tidak mau berbicara target. Akan disiapkan dengan selektif karena menyangkut nasib orang dan jalannya pemerintahan ke depan,” tegasnya.
Dalam proses penilaian calon pejabat, lanjut Alwan, tim Baperjakat akan mengedepankan prinsip objektivitas dengan melihat kinerja, loyalitas, serta rekam jejak masing-masing aparatur.
“Kita menilai tidak berdasarkan like and dislike. Penilaian dilakukan berdasarkan kinerja seperti apa, loyalitasnya, dan tentu kita juga melihat rekam jejaknya,” pungkasnya.
