Kabarberita
LOMBOK BARAT (KabarBerita) – Jalan Penghubung antara Desa Tempos dan Desa Banyu Urip diwilayah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) yang mengalami kerusakan akibat luapan air yang menggenangi badan jalan beberapa waktu lalu akan segera ditangani, karena target Desember tahun ini merupakan masa uji proyek tersebut.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi V DPR RI Dapil NTB II, Abdul Hadi saat melakukan kunjungan di beberapa titik, kegiatan tersebut dilaksanakan, pada Senin (20/04/2026) di Desa Tempos dan Banyu Urip.
Abdul Hadi menjelaskan, tingginya debit air menyebabkan luapan hingga ke badan jalan, yang kemudian merusak struktur tanah di bawahnya. “Penyebab utamanya adalah air yang cukup besar yang meluap, dan masuk ke rongga-rongga tanah yang mendobrak pertahanan jalan itu,” terangnya.
Lebih lanjut, Ia menambahkan, penanganan sementara dan perbaikan jalan tersebut menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Namun, pihaknya akan tetap mengkoordinasikan dengan instansi terkait, termasuk Balai Jalan. “Kami bisa mengkomunikasikan dengan Balai Jalan, mereka siap memperbaiki jalan ini, dan ini menjadi kewenangan Lombok Barat yang akan selesaikan,” ujarnya.
Dikatakannya juga bahwa berdasarkan informasi dari Kepala Desa Tempos, Pemerintah Lombok Barat telah menyatakan kesiapan untuk melakukan perbaikan. Ia berharap proses tersebut dapat segera ditindaklanjuti. “Mudah-mudahan setelah selesai pekerjaan dari Lombok Barat, perbaikan lanjutan bisa langsung dilakukan oleh rekan-rekan Balai Jalan yang masih menjadi kewenangannya sampai akhir Desember 2026,” terangnya.
Ia pun menyebutkan jika kerusakan jalan akibat luapan air tersebut diperkirakan mencapai panjang 20 hingga 30 meter. Selain itu, kondisi tebing di sekitar lokasi dinilai sudah tidak cukup kuat menahan tekanan air dan perlu perbaikan total. “Yang rusak ini kisarannya dari 20–30 meter, tapi kelihatan dari tebingnya ini sudah tidak kuat,” ucapnya.
Ia pun mendorong agar perbaikan dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar tambal sulam, guna mencegah kerusakan serupa terulang di kemudian hari jika debit air dari bagian hulu kembali mengguyur wilayah tersebut. “Daripada tambal sulam, lebih baik sekalian saja memperkuat ini dalam sekali kerja,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja PJN I NTB, Herlambang, mengatakan bahwa penanganan akan dilakukan melalui koordinasi dengan Pemerintah Lombok Barat terlebih dahulu dan diawali dengan observasi lapangan supaya adanya estimasi dalam pengerjaannya ke depan. “Kita lihat ke sananya seperti apa dan ke sininya seperti apa. Kalau perlu dibongkar ya harus dibongkar juga, supaya tidak terulang lagi saat ada luapan air,” ungkapnya.
Dikatakannya juga bahwa kerusakan yang terjadi bukan pada jembatan, melainkan pada badan jalan yang tidak mampu menahan debit air yang besar dan arus yang deras. “Ini jalan, jadi air itu melimpah sampai ke orbit jembatan saja tapi sampai ke badan jalan,” jelasnya.
Terkait anggaran, Herlambang menyebutkan Pemerintah Lombok Barat diperkirakan cukup menyiapkan dana sekitar Rp100 juta untuk penangannya dan nanti sepenuhnya akan menjadi tanggung jawabnya. “Kalau kita tidak usah ditanya, yang penting kita perbaiki,” pungkasnya. (Wira/red).
