Kabarberita
Mataram(KabarBerita)— Kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Mataram mulai menuai tantangan di lapangan. Sejumlah pejabat mengaku kewalahan menjalankan aturan tersebut, terutama bagi mereka yang harus menempuh jarak jauh menuju kantor setiap hari.
Keluhan itu pun sampai ke telinga Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana. Dalam beberapa kesempatan, ia menerima langsung aspirasi dari para pegawai yang meminta adanya kelonggaran dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Pak boleh nggak kami pakai motor pribadi ke kantor? Karena memang berat sekali kami, terutama yang jauh-jauh. Ya nanti saya pikirkan,” ujar Mohan menirukan permintaan sejumlah pegawai.
Menurut Mohan, kebijakan bersepeda ke kantor pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Namun dalam praktiknya, transisi tersebut tidak berjalan semudah yang dibayangkan.
Ia mengakui, banyak pegawai menghadapi kendala nyata di lapangan, mulai dari jarak tempuh yang relatif jauh hingga beban fisik yang harus ditanggung setiap hari saat bersepeda menuju tempat kerja.
“Kita akui memang tidak mudah. Banyak yang menyampaikan bahwa jaraknya jauh dan cukup menguras tenaga,” ungkapnya.
Seiring dengan munculnya berbagai keluhan, Mohan memberi sinyal akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Ia menegaskan, setiap kebijakan harus tetap mempertimbangkan kondisi riil pegawai agar dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.
Di sisi lain, terkait kendaraan dinas yang tidak digunakan selama masa penerapan kebijakan bersepeda, Mohan menjelaskan bahwa kendaraan tersebut untuk sementara tetap berada di rumah masing-masing pejabat.
“Dit taruh di rumah masing-masing. Untuk perawatan, dipanaskan sekali-sekali,” jelasnya.
Sementara itu, saat disinggung hasil evaluasi terhadap efektivitas dan dampak efisiensi dari kebijakan bersepeda ke kantor, Mohan menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan pendataan dan analisis lebih lanjut.
” Kalau soal itu, tanya ke Pak Sekda saja ya,” pungkasnya
