Pejabat Mulai Kewalahan, Wali Kota Mataram Buka Opsi Evaluasi Kebijakan Bersepeda

Mataram, (KabarBerita)— Kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Mataram mulai menuai tantangan di lapangan. Sejumlah pejabat mengaku kewalahan menjalankan aturan tersebut, terutama bagi mereka yang harus menempuh jarak jauh menuju kantor setiap hari.

‎Keluhan itu pun sampai ke telinga Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana. Dalam beberapa kesempatan, ia menerima langsung aspirasi dari para pegawai yang meminta adanya kelonggaran dalam penerapan kebijakan tersebut.

‎“Pak boleh nggak kami pakai motor pribadi ke kantor? Karena memang berat sekali kami, terutama yang jauh-jauh. Ya nanti saya pikirkan,” ujar Mohan menirukan permintaan sejumlah pegawai.

‎Menurut Mohan, kebijakan bersepeda ke kantor pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Namun dalam praktiknya, transisi tersebut tidak berjalan semudah yang dibayangkan.

‎Ia mengakui, banyak pegawai menghadapi kendala nyata di lapangan, mulai dari jarak tempuh yang relatif jauh hingga beban fisik yang harus ditanggung setiap hari saat bersepeda menuju tempat kerja.

‎“Kita akui memang tidak mudah. Banyak yang menyampaikan bahwa jaraknya jauh dan cukup menguras tenaga,” ungkapnya.

‎Seiring dengan munculnya berbagai keluhan, Mohan memberi sinyal akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Ia menegaskan, setiap kebijakan harus tetap mempertimbangkan kondisi riil pegawai agar dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

‎Di sisi lain, terkait kendaraan dinas yang tidak digunakan selama masa penerapan kebijakan bersepeda, Mohan menjelaskan bahwa kendaraan tersebut untuk sementara tetap berada di rumah masing-masing pejabat.

‎“Dit taruh di rumah masing-masing. Untuk perawatan, dipanaskan sekali-sekali,” jelasnya.

‎Sementara itu, saat disinggung hasil evaluasi terhadap efektivitas dan dampak efisiensi dari kebijakan bersepeda ke kantor, Mohan menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan pendataan dan analisis lebih lanjut.

‎” Kalau soal itu, tanya ke Pak Sekda saja ya,” pungkasnya

  • Related Posts

    Hj. Istiningsih Dorong Pendidikan Antikorupsi Masuk Ruang Kelas, Praktik Mark Up Nilai Harus Dihentikan

    Mataram(KabarBerita)– Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Hj Istiningsih mendorong Pemerintah Kota Mataram segera mengimplementasikan pendidikan antikorupsi secara nyata di sekolah-sekolah. Menurutnya, penanaman nilai integritas tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi, tetapi…

    Mataram Jadi Titik Awal Gerakan Antikorupsi Indonesia Timur, KPK Ajak Masyarakat Bangun Budaya Integritas

    Mataram(KabarBerita)– Kota Mataram menjadi titik awal perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menyebarkan semangat antikorupsi ke berbagai daerah di Indonesia Timur. Melalui program Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi (JNBA) 2026, KPK…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    PKB Peduli, LMB Sambangi Santri Sahid Al Khudri

    PKB Peduli, LMB Sambangi Santri Sahid Al Khudri

    Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di NTB, PLN Siapkan 51 SPKLU

    Dukung Ekosistem Kendaraan Listrik di NTB, PLN Siapkan 51 SPKLU

    Anggota DPD RI Evi Apita Maya Gandeng Guru dan Ormas Gencarkan Sosialisasi Empat Pilar

    Anggota DPD RI Evi Apita Maya Gandeng Guru dan Ormas Gencarkan Sosialisasi Empat Pilar

    Galakan JNBA, KPK Tegaskan Kolaborasi Semua Unsur Cegah Korupsi

    Galakan JNBA, KPK Tegaskan Kolaborasi Semua Unsur Cegah Korupsi

    Kolaborasi Perkuat Layanan Kesehatan Ibu melalui Inovasi Digital dan Kecerdasan Buatan

    Kolaborasi Perkuat Layanan Kesehatan Ibu melalui Inovasi Digital dan Kecerdasan Buatan

    Hj. Istiningsih Dorong Pendidikan Antikorupsi Masuk Ruang Kelas, Praktik Mark Up Nilai Harus Dihentikan

    Hj. Istiningsih Dorong Pendidikan Antikorupsi Masuk Ruang Kelas, Praktik Mark Up Nilai Harus Dihentikan