Pejabat Mulai Kewalahan, Wali Kota Mataram Buka Opsi Evaluasi Kebijakan Bersepeda

Mataram, (KabarBerita)— Kebijakan penggunaan sepeda bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Mataram mulai menuai tantangan di lapangan. Sejumlah pejabat mengaku kewalahan menjalankan aturan tersebut, terutama bagi mereka yang harus menempuh jarak jauh menuju kantor setiap hari.

‎Keluhan itu pun sampai ke telinga Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana. Dalam beberapa kesempatan, ia menerima langsung aspirasi dari para pegawai yang meminta adanya kelonggaran dalam penerapan kebijakan tersebut.

‎“Pak boleh nggak kami pakai motor pribadi ke kantor? Karena memang berat sekali kami, terutama yang jauh-jauh. Ya nanti saya pikirkan,” ujar Mohan menirukan permintaan sejumlah pegawai.

‎Menurut Mohan, kebijakan bersepeda ke kantor pada awalnya dimaksudkan untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan bermotor. Namun dalam praktiknya, transisi tersebut tidak berjalan semudah yang dibayangkan.

‎Ia mengakui, banyak pegawai menghadapi kendala nyata di lapangan, mulai dari jarak tempuh yang relatif jauh hingga beban fisik yang harus ditanggung setiap hari saat bersepeda menuju tempat kerja.

‎“Kita akui memang tidak mudah. Banyak yang menyampaikan bahwa jaraknya jauh dan cukup menguras tenaga,” ungkapnya.

‎Seiring dengan munculnya berbagai keluhan, Mohan memberi sinyal akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Ia menegaskan, setiap kebijakan harus tetap mempertimbangkan kondisi riil pegawai agar dapat dijalankan secara efektif dan berkelanjutan.

‎Di sisi lain, terkait kendaraan dinas yang tidak digunakan selama masa penerapan kebijakan bersepeda, Mohan menjelaskan bahwa kendaraan tersebut untuk sementara tetap berada di rumah masing-masing pejabat.

‎“Dit taruh di rumah masing-masing. Untuk perawatan, dipanaskan sekali-sekali,” jelasnya.

‎Sementara itu, saat disinggung hasil evaluasi terhadap efektivitas dan dampak efisiensi dari kebijakan bersepeda ke kantor, Mohan menyerahkan sepenuhnya kepada Sekretaris Daerah (Sekda) untuk melakukan pendataan dan analisis lebih lanjut.

‎” Kalau soal itu, tanya ke Pak Sekda saja ya,” pungkasnya

  • Related Posts

    Ketua DPC Gerindra Kota Mataram Desak Audit Bangunan Sekolah Pascainsiden Atap SMAN 7 Roboh

    ‎Mataram(KabarBerita)— Robohnya atap bangunan di SMAN 7 Mataram memicu perhatian serius dari Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram, Abd. Rahman. Politisi yang juga menjabat Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram…

    Pemkot Mataram Perketat Ekspansi Ritel Modern, Disdag Tolak Pengajuan Baru

    ‎Mataram(KabarBerita)- Pemerintah Kota Mataram mulai memperketat ekspansi ritel modern di wilayah Kota Mataram. Sejumlah pengajuan rekomendasi untuk pembukaan gerai baru bahkan ditolak sebagai bentuk pembatasan terhadap menjamurnya toko modern di…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Jaga Kesinambungan Program dan Kelangsungan Organisasi, PWI Pusat Isi Jabatan Sekjen

    Jaga Kesinambungan Program dan Kelangsungan Organisasi, PWI Pusat Isi Jabatan Sekjen

    394 Orang Tidak Tercover P3K PW Dapat Taliasih dari Pemprov NTB

    394 Orang Tidak Tercover P3K PW Dapat Taliasih dari Pemprov NTB

    Kakanwil Kemenag NTB Dr. Zamroni Tegaskan Toleransi Beragama sebagai Pondasi Membangun Negara    

    Kakanwil Kemenag NTB Dr. Zamroni Tegaskan Toleransi Beragama sebagai Pondasi Membangun Negara    

    Sekjed DPP PPP Taj Yasin Cabut SK Kepengurusan Muzihir di DPW PPP NTB

    Sekjed DPP PPP Taj Yasin Cabut SK Kepengurusan Muzihir di DPW PPP NTB

    Raih Juara 1 LKS Tingkat Provinsi, Vino Siswa SMKN 1 Praya Tengah Akan Wakili NTB Ketingkat Nasional

    Raih Juara 1 LKS Tingkat Provinsi, Vino Siswa SMKN 1 Praya Tengah Akan Wakili NTB Ketingkat Nasional

    Menengok Nyongkolan Sultan dan Rosa, Menjaga Tradisi di Tengah Kota

    Menengok Nyongkolan Sultan dan Rosa, Menjaga Tradisi di Tengah Kota