Kabarberita
MATARAM|KabarBerita – Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) NTB 1 Pulau Sumbawa, Johan Rosihan turut angkat bicara perihal rencana aksi unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat Pulau Sumbawa di Pelabuhan Pototano pada hari Kamis 15 Mei 2025.
Aksi unjuk rasa untuk mendesak pemerintah segera mengesahkan pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) itu rencananya akan digelar secara besar-besaran, bahkan massa aksi ditengarai akan memblokade Pelabuhan yang menghubungkan Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok tersebut.
“PPS ini-kan perjuangan yang sudah sangat panjang ya. Dan saya pikir ketika disign Daerah Otonomi Baru (DOB) sedang dibahas maka aksi ini menemukan momentumnya,” kata Johan Rosihan kepada KabarBerita, Selasa (13/5).
Politisi PKS yang dikenal vokal menyuarakan pembentukan PPS ini menyampaikan bahwa Komisi II DPR RI bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah bersepakat untuk merancang disign pengembangan provinsi di Indonesia.
“Atas kesepakatan Komisi II dan Kemendagri itu, saya pikir gerakan hari ini adalah gerakan yang wajar untuk merespon itu,” ujar mantan Anggota DPRD NTB ini.
Dijelaskan Johan, dari aksi unjuk rasa besar-besaran itu maka masyarakat akan diingatkan bahwa ada agenda yang diperjuangkan masyarakat Pulau Sumbawa, sehingga orang tidak lupa bahwa PPS itu masih bisa diperjuangkan.
“Nah kepada pemerintah agar apa yang menjadi tuntutan rakyat ini harus bisa dipertimbangkan bahwa ada ditenggara Indonesia itu, ada kawasan yang namanya Pulau Sumbawa dengan segala persyaratannya siap menjadi provinsi sendiri,” pungkasnya.
Terkait rencana aksi unjuk rasa yang akan disertai penutupan atau blokade Pelabuhan Pototano, Johan mengatakan setelah bertemu langsung dengan kelompok yang menamakan diri KP4S yang merasa bertanggung jawab atas demo itu, mamastikan bahwa tidak akan ada blokade atau menggang pelayanan publik.
“Saya mendapatkan kepastian dari mereka bahwa tidak ada dalam pikiran mereka itu untuk memblokade atau mengganggu pelayanan publik. Mereka hanya ingin mengingatkan saja bahwa ada agenda yang belum selesai kita perjuangkan,” kata Johan memastikan.
“Kalaupun ada isu-isu seperti itu, maka itu yang harus kita jaga. Pihak keamanan harus merspon itu dan jangan kemudian membuat spekulasi-spekulasi yang membuat masyarakat terpecah belah,” tambahnya.
Johan menjelaskan bahwa aksi damai yang akan dilakukan oleh sejumlah elemen masyarakat Pulau Sumbawa itu adalah agenda yang sangat baik, menyuarakan aspirasi yang sudah lama diperjuangkan. Mereka tidak mungkin akan melakukan aksi yang bisa menimbulkan antipati terhadap masyarakat.
“Ini agenda baik ya. Agenda yang diperjuangkan adalah untuk membangun kesadaran masyarajat, jika melakukan blokade maka sama artinya mereka berhadapan dengan masyarakat. Karena itu menurut saya itu tidak akan terjadi,” ujar politisi kelahiran Pulau Sumbawa ini.
“Jadi hanya aksi damai dan itu sudah terkoordinasi dengan pihak keamanan. Sekarang pihak keamanan bisa mengamankan atau tidak, jadi itu aja soalnya,” tambahnya.
Sementara terkait beragam isu yang menghambat pengesahan PPS yang sudah diperjuangkan sejak 20 tahun silam karena minimnya keterlibatan para elit Pulau Sumbawa terutama yang ada di Nasional, Johan Rosihan menegaskan bahwa tidak ada urusan dengan peran elit dan lain sebagainya. Perjuangan PPS menurutnya murni karena pemerintah memberlakukan moratorium DOB.
“Ya hanya itu persoalannya, tidak ada yang lain,” tegasnya.
Persoalan dukungan elit Pulau Sumbawa ataupun pemerintah daerah baik Kabupaten/Kota maupun pemerintah provinsi NTB pungkasnya sudah clear. Hak itu ditunjukkan ketika sebelas tahun yang lalu semua persyaratan pengesahan PPS sudah terpenuhi, namun terhenti karena moratorium DOB.
“Semua elit sumbawa sudah oke jika mereka tidak oke, maka tidak akan terpenuhi persyaratan itu. Dan persyaratan itu terhenti karena moratorium itu bukan karena yang lain. Jadi jangan dikembangkan kesana kemari bisa memanaskan situasi ketika ada demo seperti itu,” tandasnya.
Dalam kesempatan ini, Johan juga mengapresiasi sikap Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang menyatakan bahwa PPS itu adalah urusan pemerinta pusat bukan daerah.
“Itu jawaban yang tepat karena itu bukan kewenangannya dia kan. Karena ini kehendak rakyat arus besar yang terjadi di Sumbawa, saya pikir miq Iqbal akan bijak, jadi stement beliau itu jawaban bijak dari seorang pemimpin,” pungkasnya.
Penulis : Dedy Supiandi
