Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Anggota Komisi IV DPRD NTB, Abdul Rahim mengaku kecewa atas sikap Pemprov NTB yang menghilangkan secara tiba-tiba program bantuan fisik untuk masyarakat yang sudah terbit dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2025.
Padahal, program tersebut sudah tertuang dalam Pergub 06 tahun 2025 tentang Pergeseran Anggaran yang sudah ditandatangani Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
“Jujur, saya kecewa, program ini tiba-tiba hilang karena saya sendiri yang ikut mendampingi Dinas Pertanian dan Dinas PUPR NTB ke lapangan dan disaksikan oleh masyarakat secara langsung,” ujarnya pada wartawan, Senin (29/9) kemarin.
Menurut Politisi PDI-P ini, bahwa dalam data By Name By Address (BNBA) yang diterimanya dari PPK, yakni setiap anggota DPRD NTB memperoleh program direktif gubernur NTB senilai Rp 2 miliar per orangnya atau setara dengan 10 paket proyek.
Dimana, Bram menyebut bahwa program tersebut berupa jalan tani, jalan lingkungan, dan irigasi. Namun, hingga kini, sudah tidak ada alias dihilangkan.
“Jadi, karena saya ikut kawal dan mendampingi pihak konsultan turun ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat, maka saya tanyakan pada Jumat (26/9) lalu. Hasilnya, ternyata anggaran kita sudah di-nol-kan. Ini yang enggak bisa saya terima,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa dirinya perlu meluruskan adanya kehilangan program tersebut, lantaran oleh masyarakat kini mulai muncul istilah pembohong.
Terlebih, program direktif yang sudah disurvei dan masuk DPA berada di empat kecamatan di wilayah daerah pemilihannya, yakni Kecamatan, Buer, Alas Barat, dan Moyo Hulu.
“Saya akan serius kawal kehilangan program untuk masyarakat di empat kecamatan di dapil saya ini. Saya enggak terima praktek otak-atik anggaran seenaknya yang dilakukan Pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur Iqbal ini,” jelas Bram.
“Insya Allah, saya akan ketemu dengan pimpinan DPRD NTB dan Kepala BPKAD untuk menanyakan soal hilangnya anggaran untuk masyarakat ini,” sambungnya.
Menyinggung soal langkah Kejati NTB yang sudah menaikkam status uang “siluman” pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD NTB ke tahap penyidikan. Bram mendukung hal itu.
Bahkan, dirinya siap mengawal langsung kasus tersebut.
“Jadi, soal dana pokir ini saya berharap dapat berlanjut tidak saja ke para anggota DPRD tapi juga menyasar ke pihak eksekutif sehingga bisa terang benderang. Ini karena hilangnya program yang sudah di DPA juga karena pengaruh dana siluman yang awalnya untuk hajat para anggota dewan baru tapi kini dikembalikan kembali anggarannya,” tandasnya. (red)
