Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Anggota Komisi IX DPR RI dapil NTB 2 H. Muazzim Akbar melaksanakan kunjungan kerja (kunker) spesifik ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram pada Senin (30/12/2024). Muazzim diterima langsung oleh Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan bersama jajarannya.
Salah satu poin penting yang dibahas dalam pertemuan tersebut yaitu bagaimana kesiapan BBPOM di Mataram untuk melaksanakan program makan bergizi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah mulai 2025. BBPOM diminta untuk menjamin keamanan pangan dan mencegah cemaran kimia yang berbahaya bagi masyarakat.
Bahan pangan yang digunakan untuk program ini berasal dari masyarakat atau penyedia yang tentu membutuhkan pengawasan dari BBPOM di Mataram. Lembaga ini harus melakukan pengawasan dengan optimal untuk menjaga kualitas dan keamanan pangan.
“Karena kita sering mendengar anak-anak yang keracunam makanan di sekolah. Ini tentu tugas dari BBPOM di Mataram untuk mengawasi program ini, jangan sampai makanan yang tak higienis sehingga memicu kasus keracunan,” kata Muazzim Akbar.
Politisi PAN ini mengatakan, Badan Gizi Nasional sudah dibekali anggaran untuk membangun outlet dapur makanan bergizi ini sebanyak 35 ribu titik se Indonesia. Outlet ini menjadi tempat memasak makanan sebelum disajikan kepada anak-anak sekolah. Karena itu tim BBPOM atau pihak yang sudah dilatih oleh BBPOM agar selalu memantau keamanan pangan.
“BBPOM di sana harus hadir, apakah makanan yang disajikan untuk anak-anak kita sudah sesuai standar dan lain sebagainya,” ujarnya.
Untuk sementara ini, program makan bergizi baru dianggarkan sebesar Rp173 triliun. Jumlah ini dinilai masih kurang jika melihat kebutuhan total penyajian makanan dalam satu tahun untuk seluruh anak sekolah se Indonesia.
Selain program makan bergizi, Muazzim juga mempertanyakan terkait dengan maraknya peredaran obat-obat herbal di masyarakat. Obat herbal memang sedang naik daun karena dinilai lebih aman dibandingkan dengan obat kimiawi, namun BBPOM harus memastikan bahwa obat herbal yang beredar di masyarakat harus benar-benar aman. Jika tak aman atau belum memenuhi syarat untuk beredar agar dilakukan tindakan.
“Kita berharap BBPOM lebih ‘sangar’ sedikit dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan agar obat dan makanan yang beredar benar-benar sudah sesuai aturan,” imbuhnya.
Secara umum kata Muazzim, kunker spesifik ini dilakukan untuk mengetahui program kerja mitra Komisi IX di daerah sebagai bahan rapat dengar pendapat (RDP) dengan BPOM Pusat nantinya. Bagaimana kinerja di lapangan selama 2024 ini ada apa saja kendala serta tantangan yang dihadapi oleh mitra kerja akan menjadi bahan pembahasan di pusat.
Sementara itu Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan mengatakan, pihaknya akan mendukung program makan siang ini untuk memastikan keamanan pangannya. Jangan sampai ada satu tindakan yang tak sesuai dengan ketentuan, sehingga makanan menjadi terkontaminasi, baik kontaminasi fisik, kimia atau microbiology yang berisiko terhadap keracunan pangan.
“Tentu kita akan mengawal, mulai dari standarisasi dapur sperti apa untuk mencegah kontaminasi. Kemudian melakukan bimtek pelatihan pada penjamah pangannya, penanggung jawab dapur produksinya agar mereka paham bagaimana menghandel pangan dari hulu ke hilir,” katanya.
Menurutnya, keamanan pangan harus betul-betul dilakukan dengan baik. Misalnya pangan yang mengandung daging, susu, dan telur harus dilakukan sesuai dengan standar yang ada.
“Sebab jika tak pas dalam penyiapan, penyimpanan dan tata kelolanya, itu bisa tumbuh mikroba dan berdampak pada keracunan,” terangnya.
Karena SDM yang dimiliki oleh BBPOM di Mataram masih terbatas, maka kolaborasi sangat penting dilakukan untuk menjamin keamanan pangan. Tim Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota misalnya ikut melakukan sampling makanan di setiap dapur yang mendukung program ini agar makanan yang disajikan sesuai dengan standar yang ada.
Tim Redaksi
