Kunjungan Lapangan Pansus II DPRD NTB, Pastikan Optimalisasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

LOMBOK TIMUR (KabarBerita) – Ketua Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi NTB H. Didi Sumardi, S.H. didampingi Wakil Ketua H. Lalu Pelita Putra, S.H. dan Anggota Pansus melaksanakan kunjungan lapangan dalam rangka pendalaman materi terkait dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Provinsi NTB tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Berbasis Masyarakat yang Berkelanjutan.

Kunjungan lapangan Pansus II dilaksanakan di Kantor UPTD Pelabuhan Perikanan – Labuan Lombok dan diterima oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Hj. Hikmah Aslinasari dan Kepala Pelabuhan Perikanan Labuan Lombok – Syaifudin Zuhri, pada Jum’at (27/12).

Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H. jugq turut hadir membersamai pada pertemuan yang dirangkai dengan tanya-jawab bersama pejabat-pejabat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, BPKAD, Bappeda, Bappenda, Dinas PMPTSP, Dinas Perhubungan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, Badan Pendapatan Daerah, Dinas PMPTSP, dan 2 (dua) Tenaga Ahli – Dr. Sofwan, S.H., M.Hum. dan Dr. Muhammad Marzuki, S.Pi., M.Si.

Kunjungan berikutnya dilanjutkan ke Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Barat di Gerung dan diterima oleh Sekretaris Dinas H. Akhmad Rozi, S.Pd.

Di akhir kegiatan Ketua Pansus H. Didi menyampaikan bahwa Kunjungan-kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholder terkait materi Raperda, antara lain, sejauh mana Raperda tersebut telah sesuai dengan kebutuhan empiris di lapangan dan antisipasi/prospek kebutuhan kedepannya. Di samping itu juga mendapatkan masukan terhadap bagaimana mengoptimalkan pemanfaatan pengelolaan sumber daya laut dan perikanan serta aset daerah yang berimplikasi terhadap pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan, mengoptimalkan pengelolaan PAD baik dari aspek intensifikasi maupun ekstensifikasi.

“Secara spesifik juga berkaitan dengan model kearifan lokal dan pola pemberdayaan masyarakat serta tata kelola perijinan, dan yang terakhir, mengkonfirmasi model konservasi laut dan pengembangbiakan beberapa jenis ikan di laut,” pungkasnya.