Kabarberita
Mataram(KabarBerita) — Pemerintah Kota Mataram mengambil langkah tegas untuk mengatasi defisit jumlah peserta didik di sejumlah sekolah dasar negeri. Delapan SD negeri direncanakan akan digabung menjadi empat sekolah sebagai bagian dari penataan sistem pendidikan dasar agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram, Yusuf, mengatakan kebijakan merger sekolah dilakukan karena menurunnya jumlah siswa di beberapa sekolah, yang salah satunya dipicu oleh jarak antarsekolah yang terlalu berdekatan.
“Beberapa SD lokasinya saling berdekatan. Akibatnya serapan siswa terbagi dan jumlah murid di masing-masing sekolah menjadi tidak ideal,” jelas Yusuf, Rabu (14/1/2026).
Meski dilakukan penggabungan, Yusuf memastikan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2026/2027 tetap berjalan normal tanpa gangguan. Penataan sekolah telah disiapkan lebih awal agar masyarakat mendapat kepastian sebelum pendaftaran dibuka.
“Yang pasti tahun ajaran baru sudah clear. Tahun ajaran 2026/2027, empat sekolah hasil penggabungan ini sudah memiliki nama baru,” ujarnya.
Delapan sekolah yang dimerger tersebut yakni SDN 15 Mataram digabung dengan SDN 19 Mataram, SDN 14 Ampenan dengan SDN 11 Ampenan, SDN 10 Cakranegara dengan SDN 41 Cakranegara, serta SDN 36 Ampenan yang digabung ke SDN 2 Ampenan karena sudah tidak memiliki peserta didik.
Menurut Yusuf, penggabungan ini tidak hanya bertujuan mengatasi defisit siswa, tetapi juga untuk mengefektifkan pengelolaan tenaga pendidik, pemanfaatan ruang kelas, serta optimalisasi anggaran pendidikan.
Saat ini, Disdik Mataram masih menunggu pengesahan surat keputusan (SK) dari Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana. SK tersebut akan menjadi dasar hukum perubahan status dan penamaan sekolah hasil merger.
Yusuf mengungkapkan, SK sebelumnya perlu direvisi karena mencantumkan waktu pemberlakuan yang kurang tepat. Awalnya ditetapkan mulai Juni 2025, padahal seharusnya berlaku Juli 2026, seiring dimulainya tahun ajaran baru.
“Setelah SK ditandatangani Pak Wali Kota, kami akan mengundang kepala sekolah untuk sosialisasi. Karena nama sekolah berubah, maka seluruh administrasi juga harus disesuaikan,” pungkasnya.
