Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Pengembangan pertanian dan pariwisata terintegrasi harus menjadi fokus gubernur dan wakil gubernur NTB terpilih, Lalu Muhamad Iqbal-Indah Dhamayanti Putri atau Iqbal-Dinda, dalam lima tahun pemerintahannya.
Hal itu menyusul, sektor pertanian hingga kini masih menyumbang angka terbesar untuk jumlah kemiskinan ekstrem di NTB.
Di mana, penduduk miskin tersebut banyak bekerja sebagai buruh tani dan perkebunan.
“Jadi, jika Iqbal-Dinda ingin mengurangi kemiskinan, maka fokus pembangunan lima tahun harus diarahkan pada pertanian dan pariwisata,” ujar Akademisi Fakultas Ekonomi Unram, Dr Iwan Harsono pada wartawan di kantor DPRD NTB usai menghadiri RDP Komisi III dengan mitra OPD, Kamis (23/1) kemarin.
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB sudah merilis angka kemiskinan di NTB per September 2024. Persentase penduduk miskin di NTB pada September 2024 sebesar 11,91 persen atau setara sebanyak 658,6 ribu orang.
Menurut Iwan, pembangunan sektor pertanian dan pariwisata selama ini, justru terkesan dilupakan.
Padahal, kedua sektor ini merupakan basis ekonomi masyarakat NTB yang banyak tinggal di wilayah pedesaan.
“Kalau Pak Iqbal mau kerjakan dua hal ini, saya yakin ekonomi NTB akan bisa bergerak lebih maju kedepannya,” tegas Iwan.
Ia menegaskan, rencana Iqbal-Dinda yang akan menata birokrasi pemprov melalui meritokrasi, juga dipandang sesuatu yang baik.
Sebab, pelaksanaan meritokrasi telah tertuang dalam peraturan Nomor 5 tentang penilaian mandiri penerapan sistem merit di seluruh instansi pemerintah yang ditetapkan tahun 2017, selama ini tidak berjalan baik.
“Memang pekerjaan rumah Iqbal-Dinda cukup banyak. Saya kira pilihan meritokrasi ini jalan terbaik untuk menata ulang birokrasi untuk memberikan pengakuan dan penghargaan kepada ASN yang berprestasi atau memiliki kemampuan,” jelas Iwan menegaskan.
Kendati Lalu Iqbal cukup lama berkarir diluar NTB sebagai pejabat di Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) hingga menyandang jabatan Duta Besar Turki. Namun Iwan menyakini, Lalu Iqbal akan dapat membawa harapan baru bagi kemajuan provinsi NTB.
Sebab, tidak bergeraknya sektor pariwisata selama ini, lantaran ketiadaan investasi hingga wisatawan yang berdatangan ke Provinsi NTB.
Terlebih, kemampuan APBD NTB ditambah 10 kabupaten/kota di wilayah setempat hanya berkisar di angka Rp 25 triliun.
Sementara, PDRB yang bisa diraup oleh Provinsi NTB dan 10 pemda itu jika dikalkukasi angkanya berkisar Rp 170 triliun.
“Hanya dengan kedatangan investor, maka ekonomi NTB akan juga bisa bergerak di tengah keterbatasan APBD. Maka, dengan Pak Iqbal yang lama berada di luar negeri, tentu investor asing sesuai janjinya akan dengan mudah digaet datang ke NTB, termasuk juga wisatawannya. Tapi, jika sudah wisatawan datang banyak, mereka harus dibuat nyaman. Termasuk, bagaimana memperbanyak rute-rute penerbangan baru ke NTB,” jelas Iwan.
Lebih lanjut dikatakannya, program Iqbal-Dinda yang akan membut KEK Pertanian dan Perikanan juga dianggap sangat tepat untuk menumbuhkembangkan potensi NTB yang dikenal sebagai salah satu daerah lumbang pangan nasional selama ini.
“KEK pertanian dan perikanan juga adalah salah satu solusi untuk mengurangi kemiskinan di NTB. Tapi, semua program melalui visi dan misi, enggak akan bisa terwujud jika endak tertuang dalam RPJMD. Bila perlu RPJMD ini disosialisasikan ke masyarakat secara luas, sehingga mereka tahu arah pembangunan daerahnya,” tandas Iwan Harsono.
Tim Redaksi
