KabarBerita
MATARAM (KabarBerita) – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPRD NTB tentang Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur NTB Tahun 2024 pada Dinas Pariwisata Provinsi NTB Rabu (22/01) kemarin dilihat wakil rakyat menyisakan persoalan. Bagaimana tidak, realiasi belanja sesuai laporan yang dipaparkan rata-rata baru selesai diangka 84 persen baik di Belanja Modal maupun di belanja daerah didalamnya ada belanja barang dan jasa.
“Saya miris sekali melihat laporan realisasi belanja-belanja ini rata-rata 84 persen,” tegas Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Megawati Lestari di Mataram.
Tahun 2024 belanja modal Dispar NTB dingka Rp 2,4 Miliar lebih. Angka terbilang kecil namun realiasinya justru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan publik. Terdapat belanja modal peralatan dan mesin hanya Rp 80 juta sementara realisasisanya 89 persen. Lalu belanja modal gedung dan bangunan Pasar Seni Senggigi yang menyedot anggaran 2,4 Miliar pun progresnya 84,80 persen.
“Bagaimana kalau mengelola anggaran besar,” katanya heran.
Khusus di pekerjaan Pasar Seni Senggigi itu, Mega menduga ada yang tidak beres. Sehingga komisi II penting akan mengecek ke lapangan. Didapatkan infromasi ada oknum memegang Hak Guna Bangunan (HGB) sementara kontrak Pemprov dengan PT Rajawali sudah berakhir di tahun 2024.
“Kita akan cek progresnya dilapangan. Kami akan singkronkan laporan diatas kertas dengan fakta di lapangan. Terutama adanya info oknum pemegang HGB. Kita akan turun,”tegasnya.
Berikutnya belanja daerah yang meliputi belanja pegawai Rp 9,9 M, belanja barang dan jasa yang menelan anggaran Rp 15,8 M progresnya pun tidak sampai 100 persen per 31 Desember 2024. Politisi Golkar itu menyorot anggaran besar pada belanja barang dan jasa yang nilainya cukup besar. Realiasi hingga akhir tahun 93,25 persen.
“Kenapa bisa begini pengelolaan keuangan Dispar ini. Kami di komisi II akan atensi serius kerja-kerja Dispar itu,” tegas bendahara Fraksi Golkar DPRD NTB itu.
Menurut Mega managerial pengelolaan keuangan Dispar lemah. Melihat prosentasi dari semua kegiatan yang tidak bisa mencapai 100 persen.
“Ini lemahnya di tata kelola keuangan. Kalau dana kecil tidak bisa dikelola dengan baik apalagi dana besar. Justru saya banyak kecurigaan di belanja barang dan jasa ini. Ada apa disana? Kegiatan kongkritnya seperti apa. Seperti saya sampaikan diatas tadi. Kami tidak cukup melihat laporan diatas kertas,” paparnya.
Mega mengatakan persoalan besar di NTB salah satunya di pariwisata. Tugas Dinas Pariwisata itu bagaimana meningkatkan kunjungan wisata. Problem selama ini harga tiket mahal.
“Di RDP kemarin itu yang kami tanyakan ke Dispar,” katanya.
Mega menguaraikan problem mendasar di Dispar ini pembinaan obyek wista. Sampah tidak terurus, fasum toilet tidak sehat, akses jalan ke obyek wisata banyak dikeluhkan. Lebih parah lagi akses Jaringan Penerangan Umum Jalan ke sejumlah obyek wisata gelap gulita.
“Ini memang bukan tanggungjawab provinsi melainkan kabupaten kota tapi dimana peran koordinasi dengan Dispar kabupaten kota,” katanya.
Kinerja buruk yang dilihat di Dispar ini memantik dirinya akan menyampaikan ke gubernur NTB terpilih supaya Dispar ini bisa dievalusi.
“Nanti kami akan sampaikan di gubernur terpilih. Supaya Dispar ini dievaluasi,” ungkapnya.
Sementara itu Dispar NTB yang coba dihubungi media ini mendapatkan informasi Kepala Dinas Dispar NTB sedang cuti berobat.
“Beliau sedang cuti berobat. Saya ndak ada kewenangan mengomentari apa apa itu. Tapi apa yang menjadi saran kritik komisi II tentu akan menjadi perbaikan kami kedepannya,” ucap pejabat Dispar ini enggan dikorankan.
Sementara itu Kepala Bidang Kabid Pemberdayaan Destinasi Pariwisata NTB, Chandra Aprin menanggapi adanya persoalan di Pasar Seni. Ada oknum pengusaha yang masih memegang Hak Guna Bangunan (HGB) di tempat tersebut.
Dulunya oknum pengusaha tersebut melakukan kerjasama dengan PT Rajawali (mitra kerjasama Pemprov NTB) dalam mengelola Pasar Seni. Namun paska 14 Agustus 2024, kontrak Perjanjian Kerjasama (PKS) PT Rajawali dengan Pemprov selesai namun oknum pengusaha memperpanjang kontrak tanpa diketahui Disar NTB.
“Ndak ada yang tahu kenapa mereka berani. Kita tidak akan biarkan,” katanya.
Dispar sendiri sudah berkoordinasi dengan BPKAD dan juga BPN Lombok Barat.
“Hasilnya, itu menyalahi aturana bisa dicabut katanya,” ujar Chandra.
Saat pembangunan Pasar Seni, Dispar sengaja tidak menyinggung kepemilikan HGU oknum tersebut dengan tujuan pembangunan bisa berjalan baik sampai selesai. Jangan sampai pembanguna berjalan lalu yang bersangkutan mengajukan sengketa bisa membuat pengerjaan gedung Pasar Seni bisa terganggu.
“Jangan sampai pengadilan menyetop pembangunan itu. Anggaran hangus. Itu yang kita jaga,” katanya.
Namun demikian pihaknya memastikan akan menyelesaikan persoalan itu secepatnya.
Sementara itu realisai fisik pembangunan Pasar Seni tersebut dipastikan selesai 100 persen. Pihaknya pun mempersilahkan Komisi II turun ke lapangan. Chandar juga menyampaikan serapan anggaran yang mencapai 84 persen itu dikarenakan ULP memenangkan tender yang penawarannya rendah. Dari pagu DAK sebesar Rp 2,3 Miliar, oleh pelaksana terbawah mengambil Rp 1,99 Miliar.
“Urusan kegiatan yang tender itu kan penawaran di ULP. Tentu akan melihat lebih rendah tawaran. Kita memang punya kerajan tapi PPK di Dinas PU. Konsultan perencanaan dan pengawasan di PU semua. Sepengetahuan saya, itu karena lelang sehingag dari Rp 2,3 M menjadi Rp 1,99. Penawaran lebih rendah diambil. Sisa pagu kembali ke daerah,” pungkasnya.
Diketahui dari data yang didapatkan koran ini pada item belanja barang dan jasa pada Dispar NTB senilai Rp 15 M lebih, terdapat 7,6 Miliar lebih Anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Provinsi NTB.
