Kabarberita
Oleh: Nasri Boedjana
Festival Olahraga Masyarakat Nasional (FORNAS) VIII 2025 yang saat ini digelar di Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan sekadar ajang olahraga. Ia adalah etalase besar—di mana NTB bukan hanya tampil sebagai tuan rumah, tetapi juga sedang diuji sebagai provinsi yang konon ingin menjadi destinasi unggulan nasional dan internasional.
Sejak seremoni pembukaan pada Sabtu (26/7) lalu, gaungnya terasa begitu kuat. Sebanyak 74 Induk Organisasi Olahraga (Inorga) dan lebih dari 18.000 peserta dari seluruh penjuru Tanah Air hadir, disambut antusias masyarakat lokal. Dampak ekonominya pun nyata: UMKM bergeliat, hotel penuh, sektor transportasi bergerak. Bahkan, perputaran uang ditaksir mencapai Rp800 miliar.
Namun, di tengah kegembiraan itu, kita justru disuguhi polemik yang—sayangnya—tidak berpijak pada esensi, melainkan pada tafsir sempit terhadap sebuah penampilan fisik.
Salah satu Inorga, yakni Persatuan Binaraga dan Fisik Indonesia (PERBAFI) atau Body Contest, menjadi sorotan lantaran pakaian atletnya dalam kompetisi yang digelar di Hotel Raja, Mandalika Lombok Tengah. Padahal, kompetisi ini berlangsung di ruang tertutup, bukan di ruang publik. Artinya, aksesnya terbatas dan tidak dimaksudkan untuk konsumsi umum.
Namun, potongan video yang tersebar di media sosial menyulut emosi sebagian pihak. Kritik pun datang bertubi-tubi. Bukan karena substansi perlombaan, tetapi karena persepsi terhadap aurat dan moralitas. Di titik inilah, kita mulai melihat cermin besar: Sudahkah NTB benar-benar siap menjadi daerah terbuka?
Standar Ganda yang Menyandera Kemajuan
Kita harus jujur. Jika pakaian atlet binaraga dinilai tak pantas, lalu bagaimana dengan ribuan turis asing yang setiap hari berjemur dengan pakaian lebih terbuka di pantai-pantai kita? Mengapa itu tidak menimbulkan kegaduhan serupa?
Apakah karena kita sudah terbiasa, atau karena mereka “menguntungkan” secara ekonomi? Jika kita membenarkan yang satu dan menolak yang lain, maka yang bekerja bukan logika—melainkan standar ganda.
Padahal, dalam konteks olahraga, pakaian bukan soal vulgaritas, melainkan kebutuhan fungsional. Sama seperti atlet voli pantai putri atau atlet renang putri yang juga memakai pakaian terbuka karena tuntutan teknis. Apakah kita akan menggugat cabang-cabang tersebut ketika NTB menjadi tuan rumah PON 2028?
Jika jawaban kita “iya”, maka NTB belum siap. Tapi jika “tidak”, maka jangan bersikap gegabah sekarang.
Antara Kritik dan Kepanikan Sosial
Kita tidak sedang menolak kritik. Tapi kritik harus logis, objektif, dan membangun—bukan emosional, apalagi dipolitisasi. Merespons sebuah lomba olahraga dengan kepanikan sosial yang berlebihan hanya akan menciptakan pembelahan tanpa arah.
Bahkan, kalau kita jujur, kegaduhan ini justru berpotensi menggagalkan upaya besar NTB untuk tampil sebagai daerah yang inklusif dan matang secara sosial-budaya. Apalagi jika video yang tersebar disunting atau sengaja diviralkan untuk membenturkan, maka kita sedang terperosok dalam jebakan propaganda digital yang merugikan diri sendiri.
Saatnya Menjadi Tuan Rumah Sejati
Momentum FORNAS ini seharusnya menjadi ajang konsolidasi identitas daerah. Bukan hanya memamerkan kekayaan budaya seperti Peresean atau kuliner lokal, tapi juga menunjukkan bahwa kita sanggup menjadi tuan rumah yang ramah dan terbuka.
Karena menjadi tuan rumah tak hanya soal fasilitas, tapi juga soal mentalitas. Tuan rumah yang baik tidak hanya menyambut tamu dengan senyum, tapi juga menerima perbedaan dengan lapang hati. Bukan menuding, apalagi menyulut polemik yang bisa mencoreng marwah daerah sendiri.
Jika NTB ingin benar-benar maju, maka kematangan berpikir, konsistensi dalam bersikap, dan ketegasan dalam prinsip harus kita kedepankan. Jangan biarkan euforia besar ini dirusak oleh kegaduhan kecil yang tak perlu.
Mari kita sudahi polemik. Saatnya kita fokus menjaga nama baik NTB. Bukan hanya indah secara alam, tapi juga dewasa secara sikap. (*)
