Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat langkah strategis dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem, melalui Program Desa Berdaya. Sebuah inisiatif unggulan yang dirancang untuk membangun kemandirian desa dan memperkuat ekonomi lokal berbasis potensi masyarakat (23/10/2025).
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) NTB Yusron Hadi, S.T., M.T., menegaskan pentingnya komunikasi publik dan transparansi sebagai kunci keberhasilan program tersebut.
“Desa Berdaya bukan sekadar proyek, tetapi kanal sinergi lintas sektor yang menyalurkan berbagai program pembangunan langsung ke desa. Seluruh hasil verifikasi lapangan akan dibuka transparan agar publik mengetahui sejauh mana kemajuan program ini,” ujarnya dalam kegiatan Bincang Kamisan di UPT Layanan Digital Kompleks Kantor Gubernur NTB.
Menurutnya, keterbukaan informasi dan publikasi yang kuat menjadi dasar bagi masyarakat untuk turut mengawal keberhasilan program ini. Pemerintah Provinsi NTB menargetkan seluruh proses pendataan dan pemetaan potensi desa rampung pada akhir tahun 2025.
Dengan dukungan pemerintah, swasta, akademisi, dan komunitas, Program Desa Berdaya diharapkan menjadi fondasi kuat menuju NTB tanpa kemiskinan ekstrem dan desa yang mandiri secara ekonomi dan sosial.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) NTB, Lalu Hamdi, S.Sos., M.Si., menegaskan Desa Berdaya merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam membangun pusat pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
“Program ini difokuskan untuk mengentaskan kemiskinan, mewujudkan kemandirian pangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan,” ungkapnya.
Menurutnya, Desa Berdaya dikembangkan melalui dua pendekatan utama, yaitu Desa Berdaya Tematik dan Desa Berdaya Transformatif. Pendekatan tematik mencakup 1.166 desa dan kelurahan di seluruh NTB dengan fokus penguatan potensi sesuai tema masing-masing, seperti pertanian, pariwisata, kesehatan, dan lingkungan. Sedangkan pendekatan transformatif menyasar 106 desa dengan jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak. Pada tahap pertama tahun 2026, sebanyak 40 desa akan diintervensi dengan target pendampingan sekitar 7.225 kepala keluarga.
“Pendamping desa menjadi ujung tombak. Mereka tidak hanya mendata, tetapi juga mengedukasi dan mendampingi keluarga miskin, agar menemukan potensi usaha yang sesuai. Dua tahun ke depan, kami ingin keluarga miskin ekstrem benar-benar keluar dari garis kemiskinan,” tegasnya.
Narasumber lainnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyampaikan Desa Berdaya merupakan platform integratif yang menghubungkan seluruh program pembangunan lintas sektor — mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, hingga mitra swasta.
“Program ini tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga pada proses graduasi, yakni transisi keluarga miskin dari kondisi rentan menuju kemandirian sosial dan ekonomi,” jelasnya.
Dirinya menambahkan, program ini berlandaskan empat pilar utama: perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan digitalisasi desa, Pemprov NTB ingin memastikan setiap intervensi pembangunan berjalan tepat sasaran, efektif dan berkelanjutan. (*)
Tim Redaksi
