Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Dapil Sumbawa, H. Salman Alfarizi turut bereaksi atas pernyataan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Sadimin terkait pengerjaan infrastruktur jalan di Pulau Sumbawa.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai pernyataan Sadimin tidak elok dan kurang bijak karena bisa memancing emosi dan mengganggu kondusifitas daerah terutama ditengah gencarnya isu pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Menurut saya kurang bijak dalam situasi saat ini. Maklum pulau Sumbawa tengah gencar dengan isu PPS. Kita menginginkan kondusifitas daerah. Jadi video yg beredar itu memancing emosi masyarakat pulau Sumbawa,” kata Salman kepada KabarBerita, Selasa (2/12).
Selain itu, Salman juga menilai apa yang disampaikan Sadimin saat menjadi narasumber dalam acara Bincang Kamisan pada Kamis (27/11) lalu itu tidak mencerminkan sikap seorang pejabat yang memahami keberimbangan pembangunan di NTB antara pulau Sumbawa dan Pulau Lombok. Karena jika mengacu pada data yang ada, lanjut Salman pengerjaan jalan di pulau Lombok dan Sumbawa itu masih belum berimbang.
“Data di saya infrakstruktur jalan Provinsi di pulau Lombok sd 99 % kalau di pulau Sumbawa itu baru 75% terlaksana,” kritik Salman kondisi ril pengerjaan jalan antara Pulau Lombok dan Sumbawa.
Sehingga ia mengkhawatirkan pernyataan Kadis PUPR NTB itu berpotensi menimbulkan kesan diskriminatif dan tidak sejalan dengan komitmen Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal yang selama ini mendorong pemerataan pembangunan antara Pulau Lombok dan Sumbawa.
Sebelumnya, Kepala Dinas PUPR NTB, Sadimin, memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Ia menyebut pemberitaan sebelumnya tidak memuat secara utuh maksud pernyataannya. Sehingga, menurutnya menimbulkan persepsi seolah pemerintah mengabaikan infrastruktur di Pulau Sumbawa.
Sadimin menegaskan bahwa kebijakan perbaikan jalan dilakukan berdasarkan skala prioritas, kebutuhan riil, serta kondisi lalu lintas, bukan berdasarkan wilayah tertentu.
“Tahun ini cukup banyak proyek perbaikan di Sumbawa. Jadi kalau disebut ada ketimpangan, itu belum tentu benar. Pemerintah menggunakan skala prioritas,” jelasnya.
Menurut Sadimin bahwa keterbatasan anggaran membuat pemerintah tidak bisa memperbaiki seluruh ruas jalan secara serentak. Karena itu, skala prioritas diberlakukan dengan mendahulukan ruas yang tingkat lalu lintasnya tinggi dan memiliki dampak ekonomi besar bagi masyarakat.
“Kadang ada jalan rusak yang belum bisa langsung ditangani. Kita utamakan dulu yang dilewati banyak kendaraan. Semua ingin kita perbaiki, tapi harus bertahap,” jelasnya. (Red)
