Dihadapan LWJ Warga Selebung Kembali Suarakan Usulan Pemekaran Desa

Lombok Tengah, (KabarBerita) — Warga Desa Selebung Kecamatan Batukliang Kabupaten Lombok Tengah kembali menyuarakan aspirasi usulan pemekaran Desa Selebung.

Hal itu disampaikan sejumlah perwakilan warga Selebung dalam kegiatan Serap Aspirasi (Reses) Wakil Ketua I DPRD NTB, H. Lalu Wirajaya, Selasa (3/2/2026).

Keinginan pemekaran Desa Selebung didorong oleh populasi jumlah penduduk yang sangat padat dan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Pemekaran ini juga sangat didambakan warga Selebung agar pembangunan lebih merata.

Menanggapi aspirasi warga Selebung itu, Wakil Ketua I DPRD NTB, H. Lalu Wirajaya menegaskan Desa Selebung secara luas wilayah dan kepadatan penduduk sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Begitu juga dari segi Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM), menurut politisi partai Gerindra ini, tidak ada alasan Desa Selebung untuk tidak dimekarkan.

“Secara luas wilayah sudah memenuhi syarat untuk dilakukan pemekaran Desa karena pemekaran bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak mendorong pemekaran,” kata H. Lalu Wirajaya saat melakukan kegiatan reses di aula kantor Desa Selebung, Selasa (3/2/2026).

Wakil Ketua I DPRD NTB, H. Lalu Wirajaya saat melakukan reses di aula kantor Desa Selebung Batukliang, Selasa (3/2/2026).

Sebagai bentuk dukungan atas usulan pemekaran Desa Selebung, LWJ sapaan akrab H. Lalu Wirajaya berjanji akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk segera dilakukan pemekaran Desa agar bisa segera depinitif. Karena dari segela sisi dan persyaratan pemekaran Desa Selebung menurutnya sudah layak untuk dimekarkan.

“Secara geografis luar biasa Selebung ini daerah subur dengan potensi pertanian dan perkebunan, SDM juga luar biasa. Wisata juga demkian, Desa Selebung dianugrahi alam yang indah, disini juga ada camping ground itu harus menjadi perhatian pemerintah untuk mendukung dan mempercepat pemekaran,” tandas LWJ.

Usulan Pemekaran Desa Selebung ini telah lama disuarakan oleh Warga. Mereka mendesak pemerintah agar secepatnya memekarkan Desa Selebung, serta meminta bupati secepatnya menyetujui dan merekomendasikan Desa Selebung dimekarkan menjadi dua desa, yakni Desa Tojong Ojong  dan Desa Benue.

Pemekaran ini dihajatkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memelihara kesatuan dan ketahanan sosial. Pemekaran Desa diyakini bisa menjadi solusi yang paling tepat untuk mengurai segala persoalan itu, mulai dari pelayanan publik hingga kepadatan jumlah penduduk. (Dedy)

Related Posts

Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu NTB Komit Perkuat Sinergi Wujudkan Pemilu Jurdil

“Kunjungan ke parpol merupakan bagian dari kegiatan Konsolidasi demokrasi. Kami juga bersilaturrahim dengan media, NGO dan ormas,”   Mataram (KabarBerita) — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) NTB terus memperkuat konsolidasi demokrasi…

Komisi V DPR RI Dorong Fungsi Bendungan Dioptimalkan

LOMBOK BARAT (KabarBerita) –Politisi senior asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Mori Hanapi yang juga anggota komisi V DPR RI mendorong fungsi bandungan dioptimalkan. Maka fungsi mitigasi bencana baik banjir dan…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Porprov XII Resmi Dibuka, Gubernur Pacu Prestasi Atlet dan Kesiapan PON 2028

Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

Wamendagri Bima Arya sebut Gubernur NTB sukses Bangun Ekosistem Pariwisata 

Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

Gubernur Iqbal tegaskan Raker APPSI tidak hanya forum koordinasi tapi kolaborasi solutif Pemerintah Provinsi

Sayembara Riset 2026, Brida NTB Perkuat Kolaborasi Inovasi Berdampak Bagi Masyarakat

Sayembara Riset 2026, Brida NTB Perkuat Kolaborasi Inovasi Berdampak Bagi Masyarakat

Fraksi PPP DPRD Kota Mataram Dukung Pembentukan Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram

Fraksi PPP DPRD Kota Mataram Dukung Pembentukan Satker Reserse PPA/PPO Polresta Mataram

DPRD Kota Mataram Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Sinergi dengan Pemkot untuk Tata Kelola yang Lebih Baik

DPRD Kota Mataram Setujui Pertanggungjawaban APBD 2025, Perkuat Sinergi dengan Pemkot untuk Tata Kelola yang Lebih Baik