Dislutkan Gandeng MSC Dalam Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan

Mataram, (KabarBerita) – Kadislutkan Provinsi NTB, Muslim, ST., M.Si., secara resmi membuka kegiatan strategis dalam rangka penguatan pengelolaan perikanan berkelanjutan khususnya komoditi Gurita di NTB, selasa (28/4).

Marine Stewarship Council (MSC) salah satu NGO mitra Dinas Kelautan dan Perikanan NTB yg banyak konsen terhadap pendampingan Sertifikasi Komoditi Ikan Tuna, Kakap Kerapu dan Gurita.

Dalam sambutannya, Muslim menekankan pentingnya membangun pondasi agrokemaritiman yang kuat berbasis ekonomi biru sebagaimana amanat Misi Ke 3 RPJMD NTB Tahun 2025 – 2029, dengan dua indikator utama: Peningkatan Produksi sektor perikanan dan terwujudnya konsep pengelolaan SDKP berbasis ekonomi biru (blue economy).

“Langkah ini adalah bagian penting dari penguatan tata kelola perikanan, tidak hanya memikirkan hasil lautnya, tetapi juga dampaknya terhadap ekosistem dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ucap Muslim.

Dalam pertemuan tersebut turut hadir Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan – Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, DR. Syahril Abd. Raup, S.T, M.Si,

Ditjen KKP dalam sambutannya menekankan pentingnya sertifikasi ecolabelling sebagai langkah strategis untuk meningkatkan daya saing komoditas gurita di pasar global serta mendorong pengelolaan perikanan gurita yang berkelanjutan.

Target dari kegiatan tersebut yaitu implementasi Rencana Kerja Tahunan antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB dengan MSC Indonesia, yang selanjutnya akan dilaksanakan proses riset dan penguatan data based oleh Forum Ilmiah Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan (FIP2B).

Ketua FIP2B NTB, Dr. Soraya Gigentika, dalam kesempatan tersebut ikut menyampaikan urgensi kajian aspek biologi dan habitat gurita di Perairan Selat Alas.

“Kajian ini bertujuan mendukung kelengkapan data ilmiah sebagai dasar pengajuan sertifikasi MSC untuk perikanan gurita di wilayah tersebut,” ucap Soraya.

Pengumpulan data dilakukan bersama mitra seperti Yayasan JARI, Blue Ventures, serta kelompok nelayan gurita di Lombok Timur dan Pototano. Data yang dikumpulkan akan diolah secara ilmiah untuk dijadikan rekomendasi pengelolaan perikanan gurita berkelanjutan oleh pemerintah daerah.

Untuk informasi Produksi (Kg)
Ikan, Gurita (Octopus aegina)
2019 :589.862
2020 :227.910
2021 :407.639
2022 :576.453
2023 :908.850

Related Posts

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

MATARAM (KabarBerita) – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal merealisasikan salah satu janji politiknya yakni menyalurkan bantuan dana ke desa-desa dengan spesifikasi khusus yaitu yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem…

Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

MATARAM (KabarBerita)–Sinta Agathia M. Iqbal resmi dilantik sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2026–2031, menandai penguatan komitmen daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kanker berbasis…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen