KabarBerita
MATARAM | KabarBerita – Panitia Seleksi (Pansel) calon pengurus Bank NTB Syari’ah saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya ditengah kondisi Bank Pembangunan Daerah (BPD) NTB itu ditengarai dalam kondisi kurang sehat, terselip harapan agar pansel bekerja secara independen sehingga bisa menghasilkan calon komisaris atau pun direksi yang mampu mewarnai dan memperbaiki Bank NTB Syari’ah.
Anggota DPR RI Dapil NTB 2 Pulau Lombok, H.M Mu’azim Akbar bahkan turut menaruh harapan besar kepada pansel agar komisaris maupun direksi yang terpilih nantinya bisa memperbaiki kondisi Bank NTB Syari’ah ditengah terjadinya degradasi kepercayaan publik terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.
“Insya Allah pansel yang sudah ditunjuk ini harapan kita memamg betul-betul independen dan saya punya keyakinan pansel yang ditunjuk pak gubernur ini memiliki kapasitas yang teruji dan saya yakin pansel ini juga tidak punya kepentingan apa-apa di Bank NTB Syari’ah, pasti dia akan bekerja sesuai dengan harapan pemda dan masyarakat NTB,” ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, Sabtu (3/5).
Mantan ketua DPW PAN NTB itupun mendorong agar pansel segera melakukan seleksi diantara puluhan bankir tanah air yang sudah mendaftar untuk memilih yang terbaik dari yang baik-baik untuk menjadi komisaris maupun direksi.
“Tentu untuk bagaimana mengawal Bank NTB Syari’ah yang saat ini ditinggal oleh gubernur lama, ada kredit macet sampai 300 miliar terus ditambah juga dengan adanya gangguan cyber,” ujarnya penuh harap.
Meski diakuinya, Komisaris maupun direksi yang nantinya terpilih akan mengemban tugas yang cukup berat dari sekian persoalan yang terjadi di Bank NTB Syari’ah.
“Jadi harapan kami kepada pansel itu untuk betul-betul memilih Komisaris maupun direksi yang kita harapkan bisa memberikan warna atau pun memperbaiki kondisi yang hari ini kondisi Bank NTB Syari’ah sedang kurang sehat,” tambahnya.
Untuk perbaikan dan kemajuan Bank NTB kedepan, Mu’azim menekankan agar komisaris maupun direksi yang nantinya terpilih bisa diberikan keleluasaan untuk membangun Bank NTB Syari’ah tanpa intervensi yang berlebih terutama dari gubernur.
“Jadi meski Bank NTB Syaria’ah ini sebagai BUMD dibawah kewenangan dan kebijakan gubernur, namun harus tetap dijaga independensinya untuk menghadirkan yang terbaik, mengelola layanan tebaik untuk masyarakat NTB,” ujarnya.
“Jadi jangan dibawa kearah kepentingan politik,” tegasnya menambahkan.
Politisi berlatar belakang pengusaha ini berkeyakinan Bank NTB Syari’ah adalah Bank Daerah yang cukup besar. Bahkan terbesar kedua setelah Bank Aceh. Banyak daerah lain di Indonesia yang ingin belajar tentang sistem pengelolaan Bank Syari’ah.
“Kita lihat Bank NTB Syari’ah saat ini sudah luar biasa jadi percontohan, barometer Bank Daerah lainnya,” ujarnya.
Diketahui, sejak ditutupnya pendaftaran calon pengurus Bank NTB Syari’ah pada tanggal 30 April 2025 lalu, setidaknya sudah ada 97 Bankir tanah air yang sudah melamar untuk berbagai posisi direksi.
Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) mengonfirmasi rincian jumlah pendaftar untuk masing-masing posisi, yaitu 12 calon Direktur Utama, 24 calon Direktur Pembiayaan, 19 calon Direktur Keuangan dan Operasional, 25 calon Direktur Kepatuhan dan Risiko, serta 17 calon Direktur Dana dan Jasa.
Dari 97 pendaftar tersebut, LPPI akan menyerahkan 25 nama terbaik kepada Pansel, atau lima besar untuk setiap jabatan berdasarkan skor hasil seleksi.
Penulis : Dedy Supiandi
