Kabarberita
MATARAM|KabarBerita – Dua politisi muda dari dapil NTB VI Kabupaten Bima, Kota Bima dan Kabupaten Dompu, Yasin Hadi dan Marga Harun kompak menyuarakan dukungan terhadap terbentuknya Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) yang kembali ramai disuarakan oleh tokoh dan masyarakat Pulau Sumbawa beberapa pekan terakhir ini.
“Kita dukung terbentuknya PPS, karena ini aspirasi yang sudah lama disuarakan,” kata Yasin Hadi Anggota DPRD NTB Fraksi Gerindra.
Perjuangan terbentuknya PPS menurutnya bukan didorong karena keinginan berpisah dari NTB, tetapi untuk kemajuan bersama.
“Bukan ingin berpisah tapi semangatnya ingin maju bersama,” pungkasnya.
Perjuangan itu juga kata politisi asal Bima ini, selain mendapat dukungan penuh dari masyarakat juga dukungan dari para tokoh Pulau Sumbawa yang ada di pusat. Hal itu terlihat dari banyaknya tokoh pulau Sumbawa yang sudah bergabung kedalam kepanitiaan Komite Pembentukan Provinsi Pulau Sumbawa (KP3S).
“Komitmen semuanya ingin memajukan NTB dengan dibuatnya DOB PPS. Tokoh-tokoh itu sudah menggaungkan agar PPS ini bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Momentum ini ditunggu hingga pemerintah pusat mencabut moratorium DOB,” kata Anggota Komisi V DPRD NTB ini.
Perjuangan untuk PPS itu lanjut Yasin juag sudah dimulai sejak 20 tahun yang lalu, dimana Hj. Mariam tercatat sebagai ketua panitia pertama Komite Pembentukan PPS.
“Kita harus menggaungkan kembali perjuangan orang tua kita, baik ibu Mariam yang menjadi ketua panitia awal kita harus lanjutkan perjuangan itu,” pungkasnya.
Dari sisi kesiapan sumber daya manusia (SDM) tambah Yasin juga PPS sudah sangat siap mengisi dan menata birokrasi provinsi baru jika sudah terbentuk.
Hal senada juga disampaikan politisi muda dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Marga Harun. Dirinya juga sangat mendukung apa yang telah disuarakan Anggota DPRD NTB dari Dapil V Pulau Sumbawa.
“Saya lihat pandangan teman-teman itu luar biasa. Mereka mendukung serta memberikan sumbangsih tenaga dan pikiran,” kata Marga.
“Ini adalah perjuangan politik,” tegasnya.
Politisi asal Kabupaten Dompu ini menilai secara administrasi PPS sudah memenuhi syarat. Sehingga dirinya berharap PPS bisa segera terbentuk dan diperhatikan oleh pemerintah pusat.
“Secara administrasi sudah memenuhi syarat. Secara formil harus memiliki 4 Kabupaten dan 1 Kota Madya,” jelasnya.
Terbentuknya PPS diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat baik di daerah induk (NTB) maupun di daerah baru (PPS). Termasuk juga mempermudah akses pelayanan publik karena masyarakat bisa lebih dekat dengan pusat pemerintahan.
