Strategi Gubernur Iqbal Turunkan Kemiskinan Ekstrem di NTB

Jakarta, (KabarBerita) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmennya dalam pengembangan pariwisata sebagai sektor penunjang pengentasan kemiskinan. Hal itu disampaikan dalam sesi wawancara di TV One pada program Kabar Merah Putih, Rabu (11/6/2025) kemarin.

“Jadi begini, kalau kita melihat NTB, ini ada dua wajah. Di satu sisi, NTB ini belum pernah bisa keluar dari daftar provinsi-provinsi termiskin. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat potensinya, luar biasa. Dari ujung barat sampai ujung timur, semua penuh dengan potensi,” kata Lalu Iqbal menjawab pertanyaan host tentang strategi Pemprov NTB menuju Makmur dan Mendunia.

Menurutnya, dua wajah yang bertentangan ini coba pertemukan dengan tiga prioritas utama yang kita luncurkan. Pertama, penyelesaian persoalan kemiskinan secara serius, sungguh-sungguh, dan berkesinambungan.

“Saat ini, di triwulan pertama, kemiskinan di NTB berada di atas rata-rata nasional, hampir 12%. Dari jumlah tersebut, sekitar 2,04% merupakan kemiskinan ekstrem. Target kita adalah pada tahun 2029, kemiskinan ekstrem bisa nol. Sementara kemiskinan umum kita targetkan di bawah 10%,” ujarnya.

Kemudian, suami Sinta Agathia ini menjelaskan bahwa pihaknya mendorong sektor pertanian, termasuk agroforestri, pertanian konvensional, peternakan, dan agromaritim (perikanan) untuk mewujudkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu ketahan pangan.

“Kemudian pariwisata. Kita ingin destinasi-destinasi wisata di NTB menjadi destinasi kelas dunia. Salah satu strateginya adalah mendorong MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Event) agar tidak tergantung pada turis musiman yang hanya datang antara Mei hingga September,” imbuhnya.

Santri jebolan Ponpes Assalam, Surakarta ini menyakini bahwa, dengan langkah itu NTB dapat mengisi kekosongan dari September hingga Mei dengan event-event sepanjang tahun.

“Dengan begitu, okupansi hotel tetap tinggi, load factor penerbangan tetap terisi, harga tiket dan hotel bisa lebih terjangkau,” tegasnya.

Dikatakan, langkah-langkah itu juga dinilai akan membuat Pemprov NTB keluar dari ketergantungan pada sektor pertambangan yang saat ini masih menjadi sumber pendapatan daerah.

“Sayangnya, iya. Ketergantungan terhadap sektor tambang masih sangat tinggi. Buktinya, di triwulan pertama ini, sektor tambang mengalami kontraksi minus 30%, meskipun sektor manufaktur dan pertanian mengalami peningkatan,” katanya.

Bahkan, pertanian tumbuh lebih dari 30%—angka tertinggi dalam sejarah. Namun tetap saja tidak bisa menolong karena kontraksi tambang terlalu dalam. Hal ini terjadi karena penghentian produksi di Amman Mineral akibat masalah di smelter.

“Mudah-mudahan dengan adanya relaksasi dari pemerintah pusat untuk ekspor konsentrat sementara waktu, bisa menstabilkan pertumbuhan ekonomi,” paparnya.

Jika berbicara data, pertumbuhan ekonomi NTB mencapai 6,2%, tapi kalau sektor pertambangan dikeluarkan, angkanya turun hampir setengahnya. Hal itu pula yang memicu dirinya untuk terus melakukan langkah-langkah agar agar tambang ini bisa segera ekspor.

“Ya, betul. Tanpa tambang, pertumbuhan kita 5,57%. Tapi karena kontraksi di tambang, turun menjadi minus 1,47%. Maka langkah jangka pendeknya adalah upaya relaksasi ekspor. Ini sudah saya sampaikan ke Menteri ESDM dan ditanggapi positif, bahkan Menteri Dalam Negeri juga turut bicara soal ini,” ujarnya.

Untuk jangka panjang Lalu Iqbal berujar, tidak ada pilihan lain selain diversifikasi ekonomi. Yang paling potensial adalah pertanian dan pariwisata. Sektor inilah yang dapat menjadi penunjang ekonomi daerah.

“Seperti yang saya sampaikan, pendekatan kita adalah memperbanyak event. Kita bagi event dalam tiga tier. Tier 1 peserta di atas 10.000.Tier 2,peserta di atas 5.000. Tier 3, peserta di bawah 5.000,” tandasnya.

Related Posts

Komisi IX DPR Mu’azzim Soroti Pekerja NTB Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan Hanya 24 Persen

“Kami dari Komisi IX DPR RI mendorong pemerintah daerah, baik pemerintah kota, pemerintah provinsi maupun Dinas Tenaga Kerja, agar segera mempercepat perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Mataram (KabarBerita) — Anggota Komisi…

Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Air Harus Sampai kepada Petani

LOMBOK BARAT (KabarBerita)– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bersama empat bendungan lainnya yang berada di Bali, Jawa Tengah, dan Aceh…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

You Missed

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Membaca Postur APBD NTB 2027: Optimisme Fiskal di Tengah Tantangan Kemandirian Daerah

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Paripurna DPRD NTB, Pemprov Ajukan KUA-PPAS APBD 2027 Senilai Rp6,2 Triliun

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Komisi III DPRD Mataram Ingatkan Kontraktor SPALD-T Wajib Ganti Seluruh Kerusakan Akibat Proyek

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

Karpet Merah Menuju PON 2028, Ketua KONI Mataram: Juara Porprov Otomatis Masuk Radar NTB

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

TGB klarifikasi Penyebutan Nama dan Afiliasi Organisasi dalam Kasus Kekerasan Santri

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak

BRIDA NTB Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi Bersama Smart ID untuk Mendorong Inovasi Berdampak