Herman Haeron Dorong Pembatasan Impor, Nilai Sembalun Mampu Swasembada Benih Kentang

Lombok Timur(KabarBerita)— Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Haeron, melakukan kunjungan kerja ke kawasan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa (5/4). Selain agenda konsolidasi kader, ia juga meninjau langsung aktivitas pertanian serta mengikuti panen kentang bersama petani setempat.

‎Dalam kunjungan tersebut, Herman yang juga menjabat sebagai Ketua Masyarakat Pembenih dan Pembibitan Indonesia (MPPI) menilai kawasan Sembalun memiliki potensi besar sebagai sentra budidaya kentang nasional, termasuk dalam pengembangan benih.

‎Ia menyebutkan, produksi benih kentang di dalam negeri pada dasarnya telah mampu mencukupi kebutuhan nasional. Karena itu, menurutnya, kebijakan impor benih kentang sudah saatnya dikaji ulang.

‎“Benih kentang sebenarnya sudah swasembada, tidak perlu impor. Di Sembalun ini bisa dikembangkan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan nasional,” ujar Herman.

‎Ia menambahkan, penguatan sektor perbenihan kentang perlu ditopang oleh kebijakan pemerintah, termasuk pembatasan impor serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas hasil panen sebelum didistribusikan.

‎Menurut Herman, benih kentang yang dipanen di kawasan tersebut dapat langsung disimpan di cold storage, kemudian diproses dan didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia.

‎“Benih kentang yang dipanen ini kemudian dimasukkan ke cold storage, diproses, lalu didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” ucapnya.

‎Lebih lanjut, Herman menilai produksi kentang dari Sembalun tidak hanya berpotensi memenuhi kebutuhan benih, tetapi juga dapat menopang pasar konsumsi dalam negeri.

‎Ia juga menyinggung peluang pengurangan ketergantungan terhadap produk olahan impor, seperti kentang beku (french fries), melalui pemanfaatan produksi lokal.

‎“Untuk konsumsi, kentang dari sini juga bisa menggantikan kebutuhan french fries. Kalau impor french fries dibatasi, kita bisa mengambil sebagian pangsa pasar itu untuk petani lokal,” katanya.

‎Pernyataan tersebut disambut antusias para petani setempat yang berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak pada sektor pertanian, khususnya komoditas kentang.

‎“Amin… amin, Pak. Semoga bisa terwujud, supaya kami lebih bersemangat,” sahut para petani.

‎Herman menegaskan, peningkatan kesejahteraan petani sangat bergantung pada dukungan kebijakan dan keberpihakan pemerintah dalam mengembangkan potensi pertanian daerah.

‎“Petani kita bisa sejahtera. Tapi syaratnya jelas, harus ada political will. Negara harus hadir, melindungi, dan memberi ruang bagi petani untuk berkembang,” tutupnya.

  • Related Posts

    Komisi V DPR RI Dorong Fungsi Bendungan Dioptimalkan

    LOMBOK BARAT (KabarBerita) –Politisi senior asal Nusa Tenggara Barat (NTB) Mori Hanapi yang juga anggota komisi V DPR RI mendorong fungsi bandungan dioptimalkan. Maka fungsi mitigasi bencana baik banjir dan…

    Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Air Harus Sampai kepada Petani

    LOMBOK BARAT (KabarBerita)– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Bendungan Meninting di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, bersama empat bendungan lainnya yang berada di Bali, Jawa Tengah, dan Aceh…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Hadiri Gerakan Langit Biru di Ampenan, AHY Ajak Semua Kalangan Peduli Lingkungan

    Hadiri Gerakan Langit Biru di Ampenan, AHY Ajak Semua Kalangan Peduli Lingkungan

    AHY Jadi Magnet di Pantai Ampenan, Emak-emak Berebut Swafoto

    AHY Jadi Magnet di Pantai Ampenan, Emak-emak Berebut Swafoto

    Komisi V DPR RI Dorong Fungsi Bendungan Dioptimalkan

    Komisi V DPR RI Dorong Fungsi Bendungan Dioptimalkan

    Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Air Harus Sampai kepada Petani

    Presiden Prabowo Resmikan Bendungan Meninting, Air Harus Sampai kepada Petani

    Resmikan Bendungan Meninting, Presiden Prabowo Sadar Banyak Hutang Budi pada Masyarakat NTB

    Resmikan Bendungan Meninting, Presiden Prabowo Sadar Banyak Hutang Budi pada Masyarakat NTB

    Hearing Dengan Komisi II, Kasta NTB Pertanyakkan Tata Kelola DBHCHT Tahun 2026

    Hearing Dengan Komisi II, Kasta NTB Pertanyakkan Tata Kelola DBHCHT Tahun 2026