Kasus IJU Bergulir, Plt Ketua Demokrat NTB Sampaikan Permohonan Maaf dan Seruan Jaga Integritas

‎Mataram(KabarBerita)– Plt Ketua DPD Partai Demokrat NTB, Si Made Rai Edi Astawa, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait kasus hukum yang tengah ditangani kejaksaan dan menyeret Ketua DPD sebelumnya, Indra Jaya Usman (IJU). Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat menghormati sepenuhnya proses penegakan hukum dan memastikan seluruh mekanisme berjalan profesional tanpa intervensi politik.

‎Made Rai menuturkan, momentum ini harus menjadi pengingat bagi seluruh kader Demokrat untuk menjaga integritas, memulihkan kepercayaan publik, dan tetap fokus pada kerja-kerja nyata bagi masyarakat. Kehadirannya di NTB juga membawa pesan langsung dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), agar seluruh kader mengambil pelajaran dari kasus yang ada dan tetap menjunjung tinggi martabat serta kode etik partai.

‎“Semua kader diikat oleh AD/ART dan kode etik. Apalagi bagi mereka yang memegang jabatan strategis, baik di struktur partai maupun di legislatif. Sebelum menjabat, semua sudah menandatangani fakta integritas dan komitmen politik. Ini bukti bahwa Partai Demokrat mengedepankan integritas dalam menyeleksi kader terbaiknya,” tegasnya.

‎Made Rai juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat apabila kasus yang melibatkan salah satu kader Demokrat tersebut menimbulkan persepsi negatif. Namun ia mengingatkan publik agar tidak terburu-buru menghakimi sebelum proses hukum memberikan keputusan final. “Siapa benar dan siapa salah, biarlah aparat penegak hukum yang menentukan. Kami menghormati prosesnya dan meminta masyarakat melihat secara objektif,” ujarnya.

‎Meski demikian, DPP Partai Demokrat memastikan tetap memberikan pendampingan hukum kepada Indra Jaya Usman sebagai bagian dari tanggung jawab organisasi. Pendampingan ini, kata Made Rai, merupakan bentuk solidaritas internal tanpa mengintervensi substansi hukum. “Kami menghormati proses penegakan hukum. Namun sebagai keluarga besar partai, secara konstitusi organisasi wajib memberikan pendampingan melalui Badan Hukum dan Pengamanan Partai,” jelasnya.

‎Ia menegaskan, Demokrat tetap solid dan akan terus berupaya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat NTB. “Kasus ini tidak boleh mengalihkan fokus kami dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Integritas tetap nomor satu,” tutupnya.

  • Related Posts

    Komisi IV Sesalkan Pejabat NTB Touring di Saat Banjir Bima

    MATARAM (KabarBerita) – Ketua Komisi IV Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup DPRD NTB, Hamdan Kasim menyayangkan kelakuan sejumlah pejabat Pemprov NTB yang melakukan touring menggunakan sepeda motor di saat kejadian…

    Dewan NTB Kritik Keras Pernyataan Kadis PUPR NTB, Bisa Mengganggu Kondusifitas Daerah

    Mataram, (KabarBerita) — Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dari Dapil Sumbawa, H. Salman Alfarizi turut bereaksi atas pernyataan Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Sadimin terkait pengerjaan infrastruktur jalan di…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Komisi IV Sesalkan Pejabat NTB Touring di Saat Banjir Bima

    Komisi IV Sesalkan Pejabat NTB Touring di Saat Banjir Bima

    MENARI di KOLAM Resmi Hadir di Puskesmas Mataram

    MENARI di KOLAM Resmi Hadir di Puskesmas Mataram

    Dewan NTB Kritik Keras Pernyataan Kadis PUPR NTB, Bisa Mengganggu Kondusifitas Daerah

    Dewan NTB Kritik Keras Pernyataan Kadis PUPR NTB, Bisa Mengganggu Kondusifitas Daerah

    Tim SAR Cari Korban Loncat dari Kapal Ferry Pelabuhan Poto Tano-Kayangan

    Tim SAR Cari Korban Loncat dari Kapal Ferry Pelabuhan Poto Tano-Kayangan

    Kajari Minta Pemkot Tagih Tunggakan Sebelum Bahas Kontrak Baru Mataram Mall

    Kajari Minta Pemkot Tagih Tunggakan Sebelum Bahas Kontrak Baru Mataram Mall

    Belajar Dari Banjir Sumatra, Abdul Hadi Ingatkan Bahaya Bencana Ekologis di NTB

    Belajar Dari Banjir Sumatra, Abdul Hadi Ingatkan Bahaya Bencana Ekologis di NTB