Kabarberita
MATARAM (KabarBerita)-Kinerja Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi sorotan Komisi II DPRD Provinsi NTB saat menyampaikan laporan komisi disidang paripurna terkait Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2025.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD NTB, Dr. Hj. Megawati Lestari, pada Selasa, (21/4/26) di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur.
Megawati sapaanya mengakui capaian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTB secara angka terlihat memilki tren positif. dengan meningkatnya kunjungan wisatawan, kontribusi ekonomi kreatif meningkat, serta serapan anggaran tercatat tinggi. “Namun kami tegaskan, angka tinggi tidak identik dengan kualitas,” terangnya.
Menurutnya, sektor pariwisata NTB masih bergerak landai. Dengan melihat Rata-rata lama tinggal wisatawan yang hanya berkisar 1,5 hingga 1,8 hari menunjukkan bahwa dampak ekonomi belum optimal. Kondisi ini berdampak pada rendahnya belanja wisatawan dan terbatasnya value added bagi perekonomian lokal.
Selain itu Komisi II juga menilai belum tersebar secara merata pertumbuhan destinasi wisata. Karena Aktivitas pariwisata dinilai masih fokus di kawasan Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, Gili Air) dan Mandalika, sementara wilayah masih diam ditempat atau belum berkembang.
Selain itu Komisi II mencatat adanya persoalan strategis terkait ketidakjelasan serta dinamika status kawasan lindung dan konservasi Khusus di Gili Tramena, . Situasi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha, masyarakat, maupun investor.
“Di satu sisi kita mendorong pariwisata berkualitas, namun di sisi lain kepastian hukum dan tata ruang belum tuntas,” jelasnya.
Menurut Komisi II, persoalan tersebut bukan sekadar isu administratif atau lingkungan, melainkan menyangkut keberlanjutan destinasi unggulan NTB. Tanpa kepastian hukum, investasi dan keberlangsungan sektor pariwisata berpotensi terancam.
Pandangan dari Komisi II juga, jika NTB dinilai masih menjadi destinasi lanjutan dari Bali, bukan tujuan utama wisatawan. Lemahnya konektivitas antarwilayah, khususnya Lombok–Sumbawa–Bima, belum terkurasi optimalnya destinasi alternatif, serta standar layanan yang belum kompetitif menjadi tantangan serius. Di sisi lain, ekonomi kreatif juga belum sepenuhnya menjadi motor penggerak nilai tambah, karena produk lokal masih belum dirilik secara luas oleh pelaku wisata dan mampu menambah nilai dalam pariwisata.
Komisi II juga menilai, jika kondisi tersebut dibiarkan, capaian kinerja hanya akan menjadi angka tanpa makna substantif bagi kesejahteraan masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Komisi II DPRD NTB merekomendasikan tujuh langkah strategis, Pertama, menggeser fokus pembangunan dari kuantitas kunjungan menuju kualitas, dengan indikator utama lama tinggal, belanja wisatawan, dan dampak ekonomi riil.
Kedua, mempercepat kejelasan status kawasan Gili Tramena melalui koordinasi lintas sektor dan pemangku kepentingan.Ketiga, membangun model pariwisata berbasis konservasi yang tegas dan berkelanjutan.
Keempat, mengembangkan pariwisata terintegrasi Lombok–Sumbawa–Bima dengan dukungan konektivitas serta pemerataan event. Kelima, menertibkan dan meningkatkan standar usaha serta legalitas pelaku pariwisata.
Keenam, menjadikan ekonomi kreatif sebagai motor utama penciptaan nilai tambah. Dan ketujuh, memperkuat perencanaan berbasis data dan evaluasi berbasis dampak.
Komisi II menegaskan, NTB tidak hanya membutuhkan pariwisata yang ramai secara angka, tetapi pariwisata yang memiliki arah yang jelas, nilai tambah ekonomi dan berdampak terhadap masyarakat, serta suistanable. (Wira/red)
