Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) -Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB NTB tidak terpengaruh dengan dinamika yang terjadi di internal DPP PBB. Meski sempat beredar pemberitaan yang menyebutkan bahwa kepengurusan DPW PBB NTB dibawah kepemimpinan Nadirah al-habsy, SE.,Akt dibekekukan dan digantikan Junaidi Arif. Namun DPW PBB NTB tetap menjalankan aktifitasnya seperti biasa. Bahkan rapat-rapat dan agenda menuntuskan pembentukan kepengurusan partai hingga ke tingkat kecamatan dan desa masih tetap berjalan.
“Sebenarnya tidak terjadi apa-apa. dan tidak ada yang perlu kami sampaikan. Tapi karena ada berita di media yang menyebutkan adanya SK pembekuan DPW PBB NTB, maka perlu kami klarifikasi supaya tidak ada upaya lanjut untuk penggiringan opini yang tidak baik,” kata Sekretaris Wilayah DPW PBB NTB, Muhlis Hasim, M.Si.
Menurut mantan aktivis asal Lombok Timur ini, sejak awal DPW PBB tidak ingin terdampak oleh dinamika yang terjadi di tingkat DPP. Oleh karena itu DPW NTB tetap pasif, memantau dan menunggu hasil rekonsiliasi atas dinamika yang terjadi. Pihaknya tidak ingin terlibat dalam urusan DPP, sehingga tetap fokus menjalankan agenda partai di tingkat wilayah. Bagi DPW PBB NTB, Gugum Ridho Putra dan Yuri Kemal Fadlullah adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PBB yang sah hingga ada keputusan lain yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum.
“Kami tetap mengacu kepada SK Kemenkum. Jadi ketika ada SK pembekuan yang tidak ditandatangani oleh keduanya, berarti cacat prosedur dan batal demi hukum,” katanya.
Diketahui SK pembekuan itu turut ditandatangani oleh Ali Amran Tanjung yang diatasnamakan sebagai Sekjen. Sementara Sekjen yang tertuang dalam SK Kemenkum adalah Yuri Kemal Fadlullah.
Pihaknya menilai kurang tepat apabila DPW PBB NTB dianggap tidak loyal terhadap partai. Justru DPW PBB NTB berpegang pada hukum perundang-undangan yang berlaku. SK Kemenkum dianggap sebagai payung hukum bagi semua partai politik.
“Kami patuh dan taat pada keputusan yang diakui oleh pemerintah melalui SK Kementerian Hukum. Siapa pun pimpinan yang diakui pemerintah, maka di situ kami berada” tandasnya.
Muhlis menegaskan tidak ada dualisme DPW PBB NTB selain di bawah kepemimpinan Nadirah, SE,. Akt. Lebih-lebih pasca keluarnya SK Kemenkum RI yg Mengesahkan Hasil Musyawarah Dewan Partai DPP PBB di bawah kepengurusan Yuri Kemal Fadlullah, SH., MH Selaku Ketum dan Dr. ir. H. Ruksamin, ST., M.Si., IPU., ASEAN Eng selaku Sekretaris Jendral. Ini menandai berakhirnya polemik dan dinamika Partai Bulan Bintang baik di tingkat DPP maupun DPW.
Muhlis Hasim juga menghimbau agar pengurus dan kader PBB se-NTB tidak terpengaruh oleh dinamika yang terjadi dan tetap fokus menjalankan kegiatan partai. (Red)
admin web
