Kabarberita
Mataram(KabarBerita) – Pembahasan RAPBD Kota Mataram 2026 kembali menjadi sorotan saat Komisi IV DPRD Kota Mataram menggelar rapat bersama Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan DP3A. Dalam pertemuan tersebut, sejumlah pos anggaran dinilai janggal karena sarat belanja-belanja tidak prioritas, mulai dari honorarium narasumber hingga perjalanan dinas dalam kota.
Anggota Komisi IV, Muhibit Tobirin, menjadi yang pertama menyoroti tumpukan anggaran honor yang tersebar pada berbagai kegiatan OPD.
”Di sini banyak sekali, mungkin dari lembaran-lembaran ini, semua lembaran ada honorarium narasumber. Honorariumnya sangat lumayan. Kayaknya semua OPD mencantumkan honor narasumber. Narasumber yang seperti apa? Dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, DP3A. Banyak sekali honorarium narasumber di sini. Termasuk juga perjalanan dinas dalam kota,” tegasnya.
Sorotan ini menguat karena pemerintah pusat masih memberlakukan aturan ketat terkait efisiensi anggaran. Hal ini ditegaskan Wakil Ketua Komisi IV, Herman, A.Md, yang mengingatkan bahwa efisiensi bukan sekadar himbauan, tetapi mandat nasional.
”Kita tahu bahwa ada Inpres Nomor 1 tentang efisiensi yang belum dicabut sampai saat ini. Itu pegangan seluruh pemerintah daerah. Sudah jelas Inpres itu menegaskan ada belanja-belanja rutin yang harus ditekan karena tidak efektif,” ujarnya.
Herman menambahkan bahwa tekanan fiskal Kota Mataram makin berat setelah Transfer Ke Daerah (TKD) menurun drastis. Kondisi ini, katanya, mengharuskan seluruh OPD lebih cermat dan selektif dalam menyusun anggaran.
”Ini akan kita sampaikan juga nanti di rapat gabungan, mengingatkan Pak Sekda selaku Ketua TAPD. Karena kita punya masalah fiskal daerah akibat TKD yang berkurang lebih dari Rp300 miliar. Maka efektivitas anggaran harus benar-benar dijalankan dalam perencanaan,” tegasnya.
Dengan fiskal yang kian ketat, DPRD meminta OPD lebih fokus pada program prioritas, bukan pada kegiatan seremonial maupun honorarium yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.
admin web
