Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB guna membahas permasalahan Kesehatan, Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di daerah NTB.
Anggota Komisi IX DPR RI, H.Muazzim Akbar S.I.P menyampaikan persiapan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di NTB. Target 400 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus bisa terbangun tahun 2025 di daerah NTB, karena hingga saat ini baru 25% yang tersedia.
“Jadi untuk memenuhi PMBG kita di NTB harus membangun 400 SPPG dan baru 54 SPPG yang sudah berjalan atau sekitar 25% ,mudah-mudahan 2025 ini semua SPPG yang 400 sudah bisa digunakan” katanya.
Mu’azim Akbar yang juga merupakan anggota DPR RI dapil Pulau Lombok juga berharap supaya ada Kolaborasi dari Instansi terkait untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan supaya tidak ada masalah kedepannya.
“Jadi perlunya sinergisitas dari semua instansi terkait demi terwujudnya program yang menjadi skala prioritas Presiden ini, misalkan BPPOM terjun langsung untuk memeriksa bahan-bahan yang digunakan, dan memeriksa apakah layak atau tidaknya bahan makanan yang digunakan supaya tidak diterpa isu- isu yang tidak baik,” terangnya.
Program MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo-Gibran sasarannya adalah anak-anak sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP dan SMA dan terkait dengan adanya isu yang mengatakan Ibu Hamil (Bumil) yang dapat PMBG itu masih dikoordinasikan dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
“Target utama adalah anak sekolah mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP dan SMA dan terkait PMBG untuk Ibu Hamil kita masih koordinasikan dengan BKKBN dan jika itu bisa terealisasi maka nanti pada saat Posyandu akan disalurkan” terangnya.
Terakait dengan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), politisi PAN itu mengatakan bahwa PKG adalah Program prioritas Presiden Prabowo yang harus didukung oleh semua Elemen baik dari Dinas Kesehatan (Dikes), Pemprov NTB dan Pemprov Kabupaten/Kota.
“Jadi ini Program Prioritas Presiden, mengingat warga NTB masih minim melakukan pemeriksaan kesehatan gratis maka perlunya sosialisasi dari Dinas kesehatan yang bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait banyaknya Pekerja Migran asal NTB yang Ilegal terutama sekali di Dareah Timur Tengah, HMA juga menghimbau kepada Kementerian Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mencabut/membuka Moratorium untuk penempatan kerja ke Timur Tengah.
“Para pekerja asal NTB banyak yang Ilegal di Luar Negeri terutama sekali di daerah Timur Tengah jadi kami berharap Kementerian BP2MI untuk mencabut Moratorium untuk para pekerja yang penempatanya ke Timur Tengah,” pungkasnya.
Kegiatan kunker Komisi IX ini dihadiri juga oleh Mitra Komisi IX antara lain Dinas Kesehatan, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), BPJS Kesehatan, BPJS Ketenaga Kerjaan, Badan Kependudukan dan Kelurarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Badan Pusat Pengawasan Obat dan Makanan (BPPOM). (Wira)
