Tim Redaksi
MATARAM (Kabarberita) – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meninjau rencana pembangunan kembali Kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jalan Udayana Mataram, sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja (kunker) di NTB.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus menegaskan pembangunan ulang gedung DPRD NTB menjadi komitmen pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah telah menyatakan akan membangun serta merenovasi gedung-gedung pemerintahan, termasuk kantor DPRD, yang sebelumnya mengalami kerusakan akibat bencana.
“Ini sudah menjadi komitmen pemerintah pusat, Dulu sudah ada pernyataan bahwa semua gedung DPRD dan gedung pemerintah yang mengalami bencana akan diambil alih pembangunannya oleh pemerintah pusat,” ujar politisi PDIP asal Kalimantan Barat ini saat meninjau lokasi pembangunan Gedung DPRD NTB, Rabu (22/7/2026).
Lasarus menjelaskan, kunjungan komisi V dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana sehingga proyek dapat segera direalisasikan.
“Kami datang ke sini untuk memastikan seluruh proses ini berjalan sehingga gedung ini bisa dibangun dengan cepat karena sangat diperlukan oleh DPRD Provinsi NTB,”jelasnya.
Lasarus juga mengungkapkan, master plan pembangunan telah ditetapkan, Saat ini pemerintah tengah menyelesaikan desain teknis bangunan sebelum pengajuan anggaran dilakukan.
“Master plannya sudah ditentukan, Desain sekarang sedang dibuat, Kami pastikan anggarannya pasti ada, Begitu desain selesai, segera diusulkan anggarannya dan kami di Komisi V akan mendukung serta menyetujuinya,”ungkapnya.
Selain itu Lasarus menyebut proyek tersebut mendapat perhatian khusus dari Komisi V DPR RI, Bahkan Kementerian Pekerjaan Umum telah menginstruksikan agar proses pelelangan dilakukan lebih awal (lelang dini) sehingga pembangunan bisa langsung dimulai begitu anggaran tersedia.
“Tadi sudah disampaikan agar dilakukan lelang dini, Jadi ketika anggarannya sudah tersedia, kontrak bisa langsung berjalan sehingga proses pembangunannya lebih cepat selesai,” ucapnya.
Lasarus membeberkan model penetapan anggarannya yaitu setelah desain final atau rampung, pemerintah pusat akan segera mengalokasikan anggaran pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan plafon anggaran yang yang disediakan.
“Soal anggaran memang belum bisa disebutkan sekarang karena desainnya belum selesai, Intinya sederhana, begitu desain selesai, uangnya sudah ada, Itu komitmen kami,” bebernya.
Sementara itu Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Ruapeda mengatakan apresiasi dan rasa bersyukur atas angin segar yang dibawa Komisi V DPR RI, ia menyebut dengan kedatangan pihak legislatif dari senayan itu, sebagai bentuk akan segera terealisasinya pembangunan Gedung DPRD NTB yang sempat terbakar 30 Agustus 2025 lalu.
“Komisi V memberikan kabar gembira sekali, dimana segala kebutuhan akan disiapkan dan akan segera ada lelang awal,” katanya.
Isvie menambahkan untuk anggaran yang disiapkan Pemerintah pusat, mencapai Rp 200 Miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan tidak ada APBD yang akan mengalami pengurangan, karena semuanya sudah menjadi tanggung jawab dan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Untuk dananya yang mencapai Rp 200 miliar dari pusat aja ya,” pungkasnya.
Dengan adanya pembangunan kembali kantor DPRD NTB ini diharapkan dapat segera terealisasi, agar aktivitas legislatif dan pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung dengan fasilitas yang lebih representatif dan modern. (Wira/red).
