Kabarberita
MATARAM (KabarBerita) – Komisi V DPRD NTB berkomitmen untuk menyelesaikan berbagai masalah ketenagakerjaan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan lebih serius. Dalam rapat pimpinan Komisi V yang digelar baru-baru ini, disepakati bahwa Komisi V akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus untuk membedah dan mengurai permasalahan yang terjadi pada sektor ketenagakerjaan, khususnya terkait pengiriman PMI.
Anggota DPRD NTB, Didik Sumardi menyampaikan bahwa salah satu langkah yang akan dilakukan adalah mendorong eksekutif untuk melakukan reorientasi kebijakan dengan paradigma dan kebijakan baru mengenai ketenagakerjaan. Langkah ini diharapkan dapat mencegah terulangnya masalah serupa di masa depan, khususnya terkait PMI yang mengalami masalah baik legal maupun ilegal.
“Apapun latar belakang dan statusnya, tidak ada alasan bagi negara, dalam hal ini Pemprov NTB, untuk tidak memperhatikan nasib para PMI, terutama yang membutuhkan bantuan seperti pemulangan jenazah,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, dengan adanya Gubernur baru, pihaknya yakin akan ada progresivitas dan inovasi dalam sektor ketenagakerjaan yang sejalan dengan visi misi pemerintah.
Dalam pembahasan lebih lanjut, Didi menyarankan dua poin mendasar. Pertama, ia mengusulkan agar kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan diselaraskan untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualifikasi tinggi, khususnya untuk sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, dan perikanan yang dapat membuka lapangan kerja di dalam negeri. Dengan demikian, tenaga kerja berkualifikasi rendah atau low skill workforce tidak lagi menjadi prioritas sebagai PMI.
Kedua, Didi menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap sistem, kebijakan, regulasi, dan data terkait penempatan tenaga kerja, khususnya untuk PMI legal dan ilegal. Langkah ini diambil sebagai upaya mencari solusi permanen dan berjangka panjang terhadap masalah ketenagakerjaan.
Didi juga menambahkan bahwa salah satu solusi jangka panjang untuk menciptakan lapangan kerja adalah implementasi kebijakan hilirisasi di berbagai sektor, termasuk pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, industri, dan pariwisata. Ini diharapkan dapat memperbesar peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kuncinya adalah menggalakkan investasi di daerah dan komitmen dari pimpinan daerah untuk mendukung kebijakan ini,” jelasnya.
Sebagai wakil rakyat, DPRD NTB siap memberikan dukungan penuh, terutama dalam hal regulasi yang diperlukan untuk memperbaiki sistem ketenagakerjaan di NTB. Dengan berbagai upaya ini, diharapkan masyarakat NTB dapat lebih sejahtera dan makmur melalui peningkatan lapangan kerja yang berkualitas.
Tim Redaksi
