
Mataram (KabarBerita) – Dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Mataram tahun 2024, fraksi PKS DPRD Kota Mataram menilai perlunya peninjauan kembali terhadap kebijakan-kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Mataram Ismul Hidayat mengatakan, Pemerintah Kota diharapkan lebih melibatkan partisipasi warga dalam setiap proses pembangunan kota, agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan riil di lapangan.
” Dalam setiap program pembangunan jangan jadikan masyarakat sebagai penonton, akan tetapi harus benar- benar dilibatkan, ” Ungkap Ismul.
Salah satu sorotan utama Fraksinya, ungkap Ismul adalah penanganan masalah sampah, mulai dari pengelolaan di lingkungan hingga ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Penggunaan dana lingkungan juga perlu diawasi agar tepat sasaran dan mendukung kegiatan berbasis partisipasi warga, bukan sekadar program simbolis.
” Mataram HARUM akan terealisasi jika masyarakat terlibat dan peduli sehingga membangun itu dari lingkungan” Ujarnya.
Ismul juga mendorong Pemerintah mengaktifkan kembali program padat karya. Program padat karya, seperti normalisasi drainase di lingkungan permukiman, terbukti memiliki dampak positif yang besar, terutama dalam meningkatkan perekonomian keluarga.
” Melalui padat karya, masyarakat tidak hanya dilibatkan secara aktif dalam pembangunan, tetapi juga mendapatkan penghasilan tambahan yang bermanfaat bagi keberlangsungan hidup mereka, ” Tegasnya.
Ke depan, alokasi anggaran pemerintah perlu lebih diarahkan untuk mendukung kegiatan yang menyentuh langsung masyarakat bawah. Pembangunan tidak boleh hanya berafiliasi pada proyek-proyek besar yang cenderung melibatkan kalangan menengah ke atas, melainkan harus menyentuh sektor informal dan warga yang paling membutuhkan.” Kedepan, alokasi anggaran tidak hanya berafiliasi proyek yang ditangani kalangan menengah keatas, melainkan harus menyentuh sektor informal dan warga yang paling membutuhkan.








