Tim Redaksi
Mataram(KabarBerita)– Pemerintah Kota Mataram merespons serius perhatian dan rekomendasi yang disampaikan Komisi IV DPRD Kota Mataram terkait isu LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang belakangan menjadi sorotan publik. Pemkot memastikan langkah antisipasi akan dilakukan secara terpadu, terkoordinasi, dan mengedepankan pendekatan edukatif serta kemanusiaan.
Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, menegaskan bahwa pemerintah daerah sejalan dengan kebijakan Wali Kota Mataram yang menyatakan tidak memberikan toleransi terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma yang berlaku di masyarakat.
Menurutnya, tantangan utama saat ini bukan hanya memahami fenomena tersebut, tetapi bagaimana seluruh pemangku kepentingan dapat mengambil langkah nyata untuk mencegah meluasnya pengaruh yang dikhawatirkan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat.
“Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita melakukan antisipasi dan edukasi agar fenomena ini tidak berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas. Seluruh stakeholder di Kota Mataram akan bergerak bersama di bawah arahan Bapak Wali Kota,” ujar Martawang.
Ia menjelaskan, kondisi Kota Mataram sebagai wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi memerlukan pola penanganan yang lebih cermat dan terukur. Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas sektor guna memastikan upaya pencegahan berjalan efektif.
Meski demikian, Martawang menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan tidak bersifat represif. Sebaliknya, pemerintah akan mengedepankan langkah-langkah persuasif melalui penyadaran, pembinaan, dan pendampingan.
“Ini bukan sesuatu yang tidak bisa diselesaikan. Yang dibutuhkan adalah kesadaran bersama dan kerja sama semua pihak. Pendekatannya tetap pendekatan kemanusiaan, bukan tindakan yang bersifat represif,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Mataram akan membentuk tim yang melibatkan berbagai unsur pemerintah dan stakeholder terkait untuk melakukan deteksi dini, pemetaan, serta menyusun strategi pencegahan yang lebih komprehensif.
Langkah tersebut akan didukung oleh berbagai pihak, mulai dari aparat keamanan, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang psikologi dan kesehatan.
Martawang mengakui bahwa penanganan persoalan sosial semacam ini tidak dapat dilakukan hanya dari satu sisi. Karena itu, aspek psikologis dan kesehatan akan menjadi bagian penting dalam upaya pendampingan yang dilakukan pemerintah.
“Ada aspek psikologis dan ada aspek kesehatan. Karena itu nanti para profesional di bidang tersebut akan dilibatkan untuk memberikan kontribusi sesuai bidang masing-masing,” katanya.
Selain melakukan pemetaan dan deteksi dini, Pemkot juga akan meningkatkan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dinilai berpotensi memengaruhi lingkungan sosial, khususnya generasi muda.
Menurut Martawang, tujuan utama dari langkah tersebut adalah mencegah munculnya dampak yang lebih luas terhadap kehidupan keluarga, lingkungan sosial, serta masa depan anak-anak di Kota Mataram.
“Kami ingin memastikan upaya pencegahan berjalan sejak dini sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar di kemudian hari,” ujarnya.
Sebagai Pelaksana Harian Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Martawang juga menegaskan bahwa sektor pendidikan akan menjadi salah satu fokus utama dalam upaya antisipasi tersebut.
Ia mengatakan, sekolah memiliki perangkat yang dapat dimaksimalkan untuk melakukan pembinaan, salah satunya melalui peran guru Bimbingan dan Konseling (BK) yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pendampingan siswa.
Ke depan, pihaknya akan meminta seluruh kepala sekolah untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem pendampingan terhadap peserta didik melalui mekanisme identifikasi dini dan pembinaan yang berkelanjutan.
“Tim BK di sekolah akan bekerja melakukan identifikasi, melihat kondisi yang ada, kemudian melakukan pendampingan sesuai kebutuhan. Pendekatannya tetap pendekatan kemanusiaan dengan cara-cara yang terhormat sehingga tumbuh kesadaran bersama,” jelasnya.
Martawang menambahkan, keberhasilan penanganan persoalan sosial tidak bisa dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan aktif keluarga, sekolah, tokoh agama, dan masyarakat agar upaya pencegahan dapat berjalan secara maksimal.
“Ini adalah tanggung jawab bersama. Karena itu kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi menjaga lingkungan sosial yang sehat, aman, dan kondusif bagi generasi penerus Kota Mataram,” pungkasnya.
