Tim Redaksi
MATARAM (KabarBerita) – Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) NTB, Syamsul Hadi mengatakan sejumlah keluhan masyarakat terkait pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026, disebabkan persoalan domisili yang tidak memenuhi regulasi.
Menurut Syamsul, setelah dilakukan penelusuran lebih jauh terhadap berbagai laporan dan ditemukan adanya calon peserta didik yang menggunakan alamat domisili yang diduga hanya dibuat untuk memenuhi persyaratan jalur domisili.
“Banyak yang mengeluhkan merasa rumahnya dekat dengan sekolah, tetapi setelah diverifikasi panitia ternyata tidak memenuhi syarat. Bahkan ada yang menggunakan kartu keluarga yang usianya belum sampai satu tahun,” ujar Syamsul sapaan Kadis Dikpora NTB itu usai menghadiri audiensi dengan Komisi V DPRD NTB di ruang Sekretariat Dewan belum lama ini.
Ia menjelaskan, sesuai ketentuan SPMB, perpindahan domisili baru dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran apabila telah berlaku minimal satu tahun, dokumen kependudukan yang baru diterbitkan dalam waktu singkat otomatis tidak dapat digunakan untuk mengikuti jalur zonasi.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan dalam beberapa kasus pihaknya menemukan peserta yang mengaku tinggal di dekat sekolah, namun setelah dilakukan pengecekan ternyata tempat tinggal sebenarnya berada jauh dari lokasi sekolah tujuan.
“Setelah kami cek, ternyata rumahnya sangat jauh, Alamat itu dibuat hanya untuk memenuhi syarat jalur domisili, Setelah diberikan penjelasan, akhirnya yang bersangkutan mengakui dan bersedia memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota,” ucapnya.
Syamsul juga menegaskan panitia tetap berpedoman pada dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah. Menurutnya, seluruh dokumen kependudukan yang dikeluarkan negara pada prinsipnya merupakan dokumen sah sehingga menjadi dasar dalam proses verifikasi.
“Apabila ditemukan dugaan kekeliruan atau penyalahgunaan data, maka klarifikasi menjadi kewenangan instansi terkait,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Syamsul mengimbau masyarakat untuk tidak terpaku pada sekolah-sekolah yang selama ini dianggap favorit. Menurutnya, kualitas pendidikan di sekolah negeri di NTB relatif merata dan tidak hanya ditentukan oleh nama sekolah.
“Favorit itu lebih kepada image di masyarakat. Banyak guru-guru hebat justru berada di sekolah yang selama ini tidak dianggap favorit. Tidak ada data yang membuktikan hanya sekolah tertentu yang berkualitas,” katanya.
Syamsul mendorong masyarakat memilih sekolah yang masih memiliki daya tampung, seperti SMA Negeri 7 Mataram, SMA Negeri 9 Mataram, SMA Negeri 10 Mataram, SMA Negeri 11 Mataram, maupun beberapa sekolah lainnya yang kuotanya belum terpenuhi.
“Masih banyak sekolah lain yang masih memilki daya tampung,” imbuhnya.
Syamsul memastikan Dikpora NTB akan memberikan perhatian lebih terhadap sekolah-sekolah tersebut agar ke depan semakin diminati masyarakat. Menurutnya, kebijakan jalur domisili juga dirancang untuk menghilangkan stigma sekolah favorit dan menciptakan pemerataan peserta didik. (Wira/red).
