Miliki Peran Strategis, Wagub Indah Harap PWI NTB Kawal Pemerintahan Iqbal-Dinda

MATARAM (KabarBerita)-Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri menerima silaturahmi pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB di ruang kerjanya, Senin (20/10/2025).

Wagub menegaskan, bahwa peran pers sangat penting bagi kelancaran roda pemerintahan.

Ummi Dinda, panggilan karibnya mengapresisiasi kinerja wartawan yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi dan edukasi, tetapi juga sebagai sumber kritik dan saran yang membangun bagi pemerintah.

“Saya bersama Pak Gubernur Lalu Iqbal berterimakasih atas pemberitaan kawan-kawan wartawan selama ini. Apalagi, kami berdua baru menjabat, jadi kami memang butuh masukan dan kritik oleh para wartawan dalam membangun Provinsi NTB lima tahun kedepan,” ujar Wagub.

Didampingi Kadis Kominfotik Yusron Hadi, Asisten I Setda NTB Fathurrahman, Kepala BPKAD Nursalim dan Asisten III Eva Dewiyani. Wagub mengatakan bahwa selama menjabat dua periode memimpin Kabupaten Bima, dirinya selalu bermitra baik dengan wartawan. Utamanya, PWI.

Oleh karena itu, katanya, dalam pemerintahannya kali ini, Wagub berharap agar PWI NTB juga turut menyukseskan pemerintahan Iqbal-Dinda dengan pemberitaan yang positif.

Mengingat, lanjutnya, pemerintahan yang baik juga harus melibatkan berbagai pihak, mulai dari elemen pemerintah, tokoh masyarakat, akademisi, hingga insan pers.

“Saya berharap PWI sebagai organisasi pers yang punya sejarah pada bangsa Indonesia dan memiliki organisasi yang kuat, dari pusat dan daerah mampu bersinergi mendukung program Pemprov NTB,” kata Ummi Dinda.

“Yang pasti, semenjak saya menjadi Bupati dua periode di Bima, PWI selalu bersama pemerintah. Dan, semoga setelah saya menjadi Wakil Gubernur, kemitraan itu terus bisa terjalin baik,” sambung Wagub.

Sementara itu, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin memastikan bahwa pihaknya siap bersinergi dengan Pemprov NTB.

Menurutnya, silaturahmi yang kini dilakukan adalah bagian dari rangkaian pihaknya melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah.

“Yang pasti, kami selaku pengurus PWI yang baru seumur jagung juga butuh bersinergi dengan pemerintah. Apalagi, banyak agenda yang kami susun dalam waktu dekat ini. Mulai pengadaan kantor, pelantikan pengurus dan rapat kerja daerah yang akan dihadiri Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir,” jelas Ikliludin. (**)

  • Related Posts

    Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

    MATARAM (KabarBerita) – Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal merealisasikan salah satu janji politiknya yakni menyalurkan bantuan dana ke desa-desa dengan spesifikasi khusus yaitu yang masuk kategori miskin dan miskin ekstrem…

    Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

    MATARAM (KabarBerita)–Sinta Agathia M. Iqbal resmi dilantik sebagai Ketua Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2026–2031, menandai penguatan komitmen daerah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kanker berbasis…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

    Tunaikan Janji Politik, Gubernur NTB Serahkan Bantuan Dana Desa Sebesar Rp 300 Juta Hingga Rp 500 Juta Per Desa

    Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

    Pimpin YKI NTB, Bunda Sinta Serukan Gerakan Bersama Lawan Kanker

    Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

    Dampingi Mensos, Gubernur NTB Perkuat Sinergi Penanganan Kimiskinan di NTB

    Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

    Dibawah Kepemimpinan Lalu Iqbal, Tiga Kementetian Apresiasi Capaian Kinerja Pemprov NTB

    Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

    Pakar Hukum Unram Prof Amir Nilai 15 Anggota DPRD NTB Tak Dapat Dipidana

    Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen

    Pelayanan Publik Tetap Jalan, Pemkot Mataram Batasi WFH ASN Hanya 30 Persen