NTB Maksimalkan Lahan Tidur Lewat Program Oplah

LOMBOK TENGAH (KabarBerita)- Gubernur Nusa Tenggara (NTB) Barat, Lalu Muhamad Iqbal, meninjau pelaksanaan Program Optimalisasi Lahan (Oplah) di Desa Panujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah. Program ini menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui revitalisasi jaringan irigasi lama dan pemanfaatan lahan tidur.

Revitalisasi irigasi lama ini, kata jelas Gubernur yang akrab Miq Iqbal, sebagai solusi pembangunan irigasi baru yang prosesnya akan memakan waktu lama karena urusan pembebasan tanah dan lain lain.

Gubernur Iqbal lantas mengusulkan agar pemerintah pusat fokus pada revitalisasi jaringan irigasi lama, termasuk peninggalan masa pemerintahan Presiden Soeharto yang masih memiliki potensi besar untuk diaktifkan kembali.

“Daripada membangun baru, lebih baik menghidupkan irigasi lama yang tinggal diperbaiki. Alhamdulillah, usulan itu langsung disetujui oleh Presiden dan kini sudah diimplementasikan”, ucap di Desa Penujak, Rabu (12/11/2025),

Hasilnya mulai terlihat nyata setelah petani di Desa Panujak kini dapat melakukan tiga kali panen dalam setahun (IP300) berkat lancarnya pasokan air dari saluran irigasi yang telah diperbaiki.

“Ini musim panen terakhir, Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita panen. Terima kasih kepada Bapak Presiden, setiap permintaan kita yang rasional dan berbasis kebutuhan rakyat selalu langsung direspons,” ujar Miq Iqbal

Ia juga menginstruksikan Dinas Pertanian untuk segera mendata seluruh jaringan irigasi yang belum tersentuh perbaikan agar dapat diusulkan pada tahap berikutnya. Tahun ini, NTB mendapat alokasi program Oplah seluas 10.000 hektare di berbagai kabupaten.

“Kalau program ini terus berlanjut, empat tahun ke depan hampir semua irigasi di NTB bisa berfungsi optimal. Ini bukan hanya soal pertanian, tapi soal kemandirian pangan dan kesejahteraan petani,”tegasnya.

Program Oplah diharapkan menjadi model revitalisasi pertanian berkelanjutan di NTB, yang tidak hanya memperbaiki infrastruktur air, tetapi juga memulihkan semangat gotong royong petani dalam mengelola sumber daya alam daerahnya.(red).

  • Related Posts

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    Jakarta (KabarBerita)– Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperjuangkan tambahan bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat membuahkan hasil. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan NTB…

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    MATARAM (KabarBerita)-Berbagai indikator ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren yang semakin positif. Aktivitas pariwisata terus meningkat, daya beli petani menguat, mobilitas masyarakat semakin tinggi, dan kinerja ekspor sepanjang tahun…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    Jawab Fraksi-fraksi DPRD, Pemkot Mataram Beberkan Strategi Tingkatkan PAD hingga Tuntaskan Temuan BPK

    Jawab Fraksi-fraksi DPRD, Pemkot Mataram Beberkan Strategi Tingkatkan PAD hingga Tuntaskan Temuan BPK

    RDP Komisi IV DPRD NTB: Serapan Anggaran Tinggi, Proyek Bermasalah Tetap Jadi Sorotan

    RDP Komisi IV DPRD NTB: Serapan Anggaran Tinggi, Proyek Bermasalah Tetap Jadi Sorotan