Kabarberita
Surabaya, (KabarBerita) – Langkah Provinsi Jawa Timur menghadirkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi cerminan keseriusan daerah ini dalam memberikan pelayanan dan perlindungan bagi warganya yang bekerja di luar negeri.
Komitmen itu tampak jelas saat rombongan dari Pemerintah Provinsi NTB melakukan kunjungan kerja dan diskusi di Kantor LTSA-PMI Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Rabu (12/11/2025).
Rombongan dari NTB dipimpin oleh Plt. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Dinas Kominfotik NTB, Safrudin SH, MH bersama Fungsional Pengantar Kerja Disnakertrans NTB, Pradiptha Himawan Putra yang diikuti oleh puluhan wartawan dari NTB.
Mereka diterima oleh Kabid Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Disnakertrans Jawa Timur sekaligus Plt. Kepala UPT Pelayanan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Purwanti Utami.
Dalam pertemuan tersebut, Purwanti menjelaskan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan jumlah penempatan PMI terbesar di Indonesia. Hingga akhir 2024, terdapat lebih dari 79 ribu PMI asal Jawa Timur yang bekerja di luar negeri, sementara NTB termasuk di antara provinsi yang banyak menempatkan tenaga kerja migran melalui Jawa Timur.
“Banyak warga NTB yang berangkat menjadi PMI lewat Jawa Timur. Penempatan PMI ini juga berkontribusi besar dalam mengurangi angka pengangguran di daerah,” ujar Purwanti.
Ia menambahkan, sebagian besar pekerja migran asal Jawa Timur masih didominasi sektor informal. “Ini menjadi pekerjaan rumah bersama, bagaimana ke depan SDM kita bisa masuk ke jabatan formal seperti konstruksi atau sektor profesional lainnya,” katanya.
Hingga September 2025, sekitar 44 ribu pekerja asal Jatim telah diberangkatkan ke berbagai negara.
Menurut Purwanti, upaya perlindungan terhadap PMI di Jawa Timur diperkuat melalui keberadaan LTSA yang mengintegrasikan empat layanan utama. “Di sini ada loket gabungan dari berbagai instansi, mulai dari BP3MI, BPJS Ketenagakerjaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga layanan Imigrasi. Prinsip one day service benar-benar kami jalankan,” ungkapnya.
Jawa Timur juga memiliki helper desk di Bandara Juanda untuk mendata kepulangan PMI sekaligus mendeteksi potensi persoalan yang mungkin muncul. “Kami juga menyediakan shelter transit bagi PMI yang baru pulang,” ujar Purwanti.
Selain menjadi daerah asal pekerja migran, Jawa Timur juga berfungsi sebagai embarkasi sekaligus debarkasi bagi PMI dari berbagai provinsi, termasuk NTB. “Kami melayani lintas provinsi. Karena itu, banyak persoalan PMI dari daerah lain juga ikut kami bantu selesaikan,” tambahnya.
Di sisi lain, Jawa Timur menghadapi tantangan besar terkait masih adanya keberangkatan PMI secara tidak prosedural. Pemerintah setempat terus memperkuat pengawasan serta memassifkan sosialisasi agar calon pekerja migran menempuh jalur resmi.
“Kami terus dorong pemberangkatan yang legal, karena keselamatan dan perlindungan PMI menjadi prioritas utama,” tegas Purwanti.
Atas berbagai inovasi dan komitmen tersebut, Jawa Timur beberapa kali meraih penghargaan Indonesian Migrant Worker Award sebagai provinsi dengan sistem pelayanan pekerja migran terbaik.
Kunjungan jajaran Pemprov NTB ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarprovinsi dalam pelayanan dan perlindungan PMI. Baik NTB maupun Jawa Timur memiliki sejarah yang sama sebagai daerah dengan mobilitas pekerja migran tinggi, sekaligus komitmen yang sama untuk memastikan mereka berangkat dan pulang dengan aman serta bermartabat. (Red)
