PEMETAAN MASALAH KEMISKINAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Oleh: Agus

Peneliti PuSDeK UIN Mataram

Mataram(KabarBerita)-Kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai salah satu provinsi dengan tingkat ketimpangan dan kerentanan ekonomi yang relatif tinggi, NTB menghadapi berbagai kompleksitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Meskipun berbagai program pemerintah telah diluncurkan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, namun hasilnya belum memuaskan.Hingga tahun 2024 angka kemiskinan di NTB masih berada pada posisi 12,91 persen.

Oleh karena itu, pemetaan masalah kemiskinan menjadi penting sebagai dasar untuk memahami menyeleikan masalah kemiskinan. Dengan melakukan analisis pemetaan, pemerintah daerah dan stakeholder terkait dapat mengidentifikasi wilayah-wilayah prioritas penanganan, karakteristik penduduk miskin, serta faktor-faktor struktural yang turut memperparah kondisi tersebut. Selain itu, data spasial yang akurat dapat mendukung formulasi kebijakan yang tepat sasaran dan efektif dalam rangka percepatan penurunan angka kemiskinan di NTB.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai kondisi kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui pendekatan pemetaan masalah. Dengan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber terpercaya, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Sosial, serta lembaga riset lokal dan nasional.  Artikel faktor penyebab kemiskinan pada sejumlah kabupaten/kota. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat dalam merancang intervensi yang lebih inklusif dan berkelanjutan guna menangani persoalan kemiskinan di NTB.

Menurut data BPS tahun 2024, Kabpaten Lombok Utara merupakan daerah paling tinggi angka kemiskinannya di Provinsi NTB yakni 23,96 persen. Angka ini tentu saja sangat mengganggu program penuntasan kemiskinan di NTB.

Terdapat tiga penyebab kemiskinan Kabupaten Lombok Utara. Pertama, pemulihan pasca gempa 2018 & COVID19. Dua bencana ini harus diakui membutuhkan pemulihan yang panjang sebab sektor andalan Kabupaten Lombok Barat adalah pariwisata. Sedangkan sektor pariwisata merupakan yang paling terdampak dari dua bencana tersebut.

Kedua, pelayanan publik. Rendahnya kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lombok Utara tergambar dari infrastruktur dan layanan dasar kurang merata serta rendahnya pendidikan. Seluruh aspek pelayanan publik ini berpengaruh terhadap pola konsumsi masyarakat yang tidak produktif.

Ketiga belum optimalnya reformasi birokrasi di Tingkat desa. Dengan besarnya dana yang dialokasikan kepada desa, seharusnya berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Sayangnya dimensi reformasi birokrasi di daerah ini belum optimal menyentuh desa.

Daerah kedua angka kemiskinan tinggi yakni Kabupaten Lombok Timur sebesar 14,51 persen.  Kemiskinan di daerah ini disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan dasar, rendahnya kualitas layanan kesehatan menyebabkan gizi buruk dan kematian ibu dan anak tinggi. Penyebab lainnya adalah infrasuktur jalan yang rusak dan akses ekonomi yang terbatas. Sementara ketergantungan masyarakat Lombok Timur terhadap pertanian tradisional masih tinggi menyebabkan ekonomi mereka bergantung pada perubahan iklim.

Rangking tiga tertinggi angka kemiskinan NTB adalah Kabupaten Bima. Ada beberapa penyebab kemiskinan di daerah ini, yaitu : ketergantungan penduduk pada pertanian subsisten. Pertanian seperti ini produktivitasnya rendah akibat keterbatasan akses terhadap teknologi modern, pupuk, serta irigasi yang memadai. Selain itu infrastruktur Kabupaten Bima terbatas. Wilayah Kabupaten Bima memiliki medan yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga pegunungan. Infrastruktur jalan, jembatan, serta sarana transportasi yang belum optimal menyebabkan aksesibilitas antar wilayah menjadi terhambat. Hal ini berdampak pada sulitnya distribusi barang dan jasa, termasuk akses ke pasar, layanan kesehatan, dan pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok. Terakhir kondisi geografis dan rentan bencana alam. Kabupaten Bima berada di zona rawan bencana, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Bencana alam tersebut sering kali merusak lahan pertanian, infrastruktur, dan permukiman warga, yang berdampak langsung pada kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Pemulihan pasca-bencana juga sering kali memakan waktu lama karena keterbatasan dana dan koordinasi.

Daerah yang paling rendah angka kemiskinan di NTB adalah Kota Mataram dengan posisi 8,00 persen. Penyebab kemiskinan di Kota Mataram antara lain tahun 2024 sebagai tahun politik telah mampu meningkatkan konsumsi local di Kota Mataram. Hal ini tentu didukung oleh posisi Kota Mataram sebagai ibu kota provinsi, menyebabkan aktivitas politik di Kota Mataram cukup tinggi. Meskipun demikian, pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial di Kota Mataram cukup tinggi.

Dengan memperhatikan sampel di atas, penyebab kemiskinan di NTB bersifat kompleks dan saling terkait, yakni terbatasnya akses masyarakat terhadap pendidikan dasar; terbatasnya lapangan kerja; kualitas infrastruktur belum merata; ketergantungan masyarakat terhadap pertanian tradisional; rendahnya tingkat kesehatan; minimnya akses terhadap permodalan; dan bencana alam maupun non-alam. Dengan begitu, penanganan kemiskinan harus melalui pendekatan geopolitik, kekinian dan kedisian. Artinya dalam penanganan kemiskinan Pemerintah Provinsi NTB sebaiknya peka melihat apa masalah dan penyebab masalah kemiskinan di kabupaten dan kota.

Tulisan ini akhirnya merekomendasikan daerah yang mesti menjadi prioritas pemerintah Provinsi NTB dalam penanganan kemiskinan yakni Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima.