Pemkot Mataram Jawab Pandangan Fraksi PKS Soal Isu Strategis Kota

Mataram(KabarBerita)— Pemerintah Kota Mataram merespons pandangan Fraksi PKS terkait tantangan sosial, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, dan layanan publik.
Tanggapan tersebut disampaikan langsung Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburrahman melalui Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Jawaban Eksekutif Atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan, Jum’at (8/8).

Dalam kesempatan itu, TGH. Mujiburrahman menegaskan komitmen Pemkot menurunkan kemiskinan dan stunting melalui pemanfaatan data tunggal sosial-ekonomi, pemberdayaan masyarakat, perluasan jaminan kesehatan semesta, makan gratis untuk pemenuhan gizi, serta penguatan kerja sama lintas instansi dalam pemberantasan narkoba.
“Terhadap Tantangan Sosial, telah kami tetapkan arah kebijakan penanganan melalui berbagai macam program penurunan angka kemiskinan, ” Tegasnya.

Sedangkan untuk persolaan ekonomi, terang TGH. Mujiburrahman , kebijakan difokuskan pada penciptaan lapangan kerja, penguatan UMKM, digitalisasi potensi investasi, pengembangan ekonomi kreatif, hingga city branding Mataram sebagai Kota UMKM Kuliner.

Di sektor infrastruktur, Pemkot menargetkan pengelolaan sampah berbasis 3R, perluasan jaringan air bersih, penataan kawasan kumuh, pembangunan rusunawa, dan perbaikan rumah tidak layak huni.

Dalam tata kelola pemerintahan, langkah strategis meliputi peningkatan akuntabilitas, optimalisasi PAD, penegakan peraturan, serta harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan.

“Sementara di layanan publik, Pemkot menjanjikan sistem penerimaan siswa baru yang transparan, pemeriksaan kesehatan gratis, makan gratis, penguatan layanan konseling, digitalisasi administrasi kependudukan, dan pelayanan online terintegrasi di tingkat kelurahan,” Pungkasnya.

  • Related Posts

    Sekda Mataram Luruskan Isu THR Fantastis DPRD

    Mataram(KabarBerita)— Sekretaris Daerah Kota Mataram, Alwan Basri, meluruskan informasi yang beredar terkait besaran Tunjangan Hari Raya (THR) yang diterima anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram. Ia menegaskan, kabar yang…

    Tak Bayar THR, Perusahaan di Mataram Terancam Sanksi hingga Pembekuan Izin

    ‎Mataram(KabarBerita)— Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) membuka Posko Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 guna mengantisipasi pelanggaran pembayaran hak pekerja menjelang Hari Raya. Perusahaan yang tidak memenuhi…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    SINKRONISASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DENGAN PROGRAM PRIORITAS PROVINSI NTB TAHUN ANGGARAN 2026

    Sekda Mataram Luruskan Isu THR Fantastis DPRD

    Sekda Mataram Luruskan Isu THR Fantastis DPRD

    Budi Herman Resmi Ganti Faozal jadi Plh Sekda di Akhir Februari 2026

    Budi Herman Resmi Ganti Faozal jadi Plh Sekda di Akhir Februari 2026

    Diperkirakan Meningkat 4,1 Persen Arus Mudik Lebaran 2026, Posko Terpadu Angkutan Udara di BIZAM Diresmikan

    Diperkirakan Meningkat 4,1 Persen Arus Mudik Lebaran 2026, Posko Terpadu Angkutan Udara di BIZAM Diresmikan

    Safari Ramadhan di KSB, Gubernur NTB Dorong Penguatan Produksi Hortikultura

    Safari Ramadhan di KSB, Gubernur NTB Dorong Penguatan Produksi Hortikultura

    Wagub NTB Resmi Buka Bazar Ramadan BPR NTB, Dorong Perbankan Perkuat Kepercayaan Publik

    Wagub NTB Resmi Buka Bazar Ramadan BPR NTB, Dorong Perbankan Perkuat Kepercayaan Publik