Kabarberita
Mataram — Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Mataram memberikan apresiasi kepada tim penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, namun mengingatkan agar dokumen ini tidak berhenti sebagai sekadar lembar perencanaan indah di atas kertas.
“RPJMD adalah instrumen vital untuk merencanakan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi, ia harus menjawab tantangan nyata di lapangan,” tegas juru bicara Fraksi PPP, Herman Fanani dalam rapat paripurna DPRD Kota Mataram.
Fraksi PPP menekankan, dokumen strategis tersebut harus mengintegrasikan program yang langsung menyentuh kebutuhan warga, mulai dari peningkatan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, hingga pemberdayaan ekonomi lokal. Keterlibatan publik menjadi kunci. “Harus ada ruang partisipatif bagi masyarakat untuk memberi masukan, bukan hanya menerima hasilnya,” tegas Herman.
Fraksi PPP juga menyoroti urgensi penanganan risiko bencana banjir yang terbukti masih mengancam Kota Mataram, seperti yang terjadi pada 6 Juli 2025 lalu. Menurut mereka, RPJMD seharusnya memuat langkah konkret untuk memperkuat mitigasi bencana, termasuk penyiapan sumber daya, pelatihan relawan, dan peningkatan kesadaran publik.
“Pembangunan tidak boleh hanya memoles kota, tetapi juga membangun ketahanan. Infrastruktur harus tangguh, sistem manajemen bencana harus efektif,” ujar Herman Fanani sembari menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
PPP mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan, perluasan ruang terbuka hijau, dan indikator terukur pada setiap program agar transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat dipastikan.
“Kami mendukung RPJMD ini, tapi dengan catatan: rencana harus responsif, indikator jelas, dan pelaksanaan dapat diaudit. Tanpa itu, RPJMD hanya akan jadi pajangan, bukan pedoman pembangunan,” pungkasnya.
Tim Redaksi
