Kabarberita
Mataram(KabarBerita) — Meski menjadi bagian dari koalisi pendukung Wali Kota H. Mohan Roliskana dan Wakil Wali Kota TGH. Mujiburrahman (Harum), Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Mataram menegaskan tak akan menutup mata terhadap indikasi ketimpangan dan kelemahan program pembangunan kota.
Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi atas Raperda RPJMD Kota Mataram 2025–2029, Kamis (7/8), Sekretaris Fraksi Gerindra, Herman, mengirim sinyal jelas: posisi koalisi tak berarti bungkam.
“Ke Pasar Mandalika beli jarum, singgah di Babakan menikmati roti manis. Meskipun Gerindra bagian dari koalisi Harum, demi kemaslahatan dan perbaikan, kami tetap kritis,” ujarnya.
Herman menyoroti indikasi overfokus Pemkot pada pembangunan infrastruktur yang bersifat kosmetik, sementara aspek pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas SDM kerap tersisih. Ia mempersoalkan pemerataan yang dinilai hanya “manis” di wilayah tertentu, meninggalkan kantong-kantong masalah sosial, ekonomi, dan budaya di tempat lain.
“Pembangunan tidak boleh hanya memoles wajah kota di titik-titik tertentu. Pemerataan itu wajib. Persoalan masyarakat harus ditanggapi serius, bukan sekadar dipajang dalam laporan,” tegasnya.
Fraksi Gerindra memandang RPJMD bukan hanya dokumen formal, melainkan alat ukur yang menentukan arah, konsistensi, dan kesinambungan pembangunan. Herman menuntut penyusunan RPJMD yang bebas dari kebijakan tambal sulam, memperkuat koordinasi lintas sektor, dan menyerap aspirasi publik secara riil, bukan formalitas musyawarah belaka.
Ia juga mengingatkan, RPJMD harus sinkron dengan kebijakan nasional, provinsi, dan visi presiden terpilih Prabowo Subianto. “Efisiensi anggaran itu wajib, apalagi di tengah APBD yang terbatas. Target pembangunan tidak akan tercapai kalau programnya boros dan tidak fokus,” katanya.
Di bidang ekonomi kerakyatan, Fraksi Gerindra mendorong langkah konkret seperti pelatihan keterampilan dan akses modal usaha, termasuk kredit tanpa bunga melalui kerja sama bank daerah dan koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih.
Namun, nada paling tajam muncul ketika Herman menantang Pemkot menjawab sederet persoalan kronis yang hingga kini belum tersentuh tuntas: banjir tahunan di wilayah selatan dan tengah, banjir rob di pesisir, kemacetan di titik strategis, angka kemiskinan yang stagnan, hingga stunting yang membayangi generasi muda Mataram.
Gerindra juga menyoroti masalah pengelolaan sampah, khususnya ancaman penutupan permanen TPA Regional Kebon Kongok yang bisa memicu krisis lingkungan baru.
“Persoalan ini bukan hal sepele. Tanpa solusi jelas, Mataram bisa menghadapi masalah lingkungan dan kesehatan yang lebih besar di masa depan,” tandasnya.
Pernyataan ini menandai peringatan dini: meski berada di lingkar kekuasaan, Gerindra memilih mengambil posisi sebagai pengawas aktif. Pertanyaannya, apakah kritik ini akan direspons dengan perubahan nyata, atau sekadar menjadi catatan di lembar berita rapat paripurna?.
