Kabarberita
Mataram(KabarBerita) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Mataram memberi peringatan keras agar Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 tidak sekadar menjadi tumpukan kertas penuh janji, tetapi benar-benar menjadi panduan pembangunan yang menyentuh kebutuhan riil warga.
Dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi atas Raperda RPJMD, Kamis (7/8), juru bicara Fraksi PKS, HM. Nurul Ichsan, menegaskan bahwa transformasi sosial inklusif, penguatan ekonomi lokal, pemerataan infrastruktur, dan tata kelola pemerintahan yang transparan harus menjadi roh pembangunan Mataram lima tahun ke depan.
Namun, di balik capaian yang kerap digembar-gemborkan, PKS menemukan sederet masalah serius yang berpotensi menggagalkan visi besar RPJMD.
Kemiskinan dan Pengangguran: Data Tak Sinkron, Solusi Tak Konkret
Meskipun angka kemiskinan menurun, sekitar 42.500 jiwa atau 8% warga Mataram masih hidup di bawah garis kemiskinan. Bahkan, 807 jiwa masuk kategori kemiskinan ekstrem. “Ini menunjukkan data antarinstansi belum sinkron. Tanpa data akurat, kebijakan akan meleset sasaran,” tegas Ichsan.
Tingkat pengangguran terbuka pada 2023 masih mencapai 10.550 orang. Kondisi ini dinilai rawan memicu gejala sosial di kelompok rentan. “Kita tidak bisa bicara pembangunan kalau pengangguran dan kemiskinan ekstrem masih bercokol,” tambahnya.
Ancaman Kesehatan dan Sosial: Stunting Turun, DBD dan Narkoba Mengancam
Walau stunting turun menjadi 7,78% pada 2024, kasus demam berdarah tetap tinggi. Lebih mengkhawatirkan lagi, Badan Narkotika Nasional menetapkan Mataram sebagai “kota tanggap darurat narkoba”. Menurut PKS, ini sinyal kuat bahwa ketahanan sosial kota masih rapuh.
Ekonomi Rapuh: Bergantung pada Sektor Lama, UMKM Stagnan
PKS menilai struktur ekonomi Mataram belum kokoh karena terlalu bergantung pada perdagangan, jasa keuangan, dan industri pengolahan. UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat justru stagnan.
Meski inflasi berhasil ditekan hingga 1,9% dan pertumbuhan ekonomi menyentuh 4,7% pada 2024, kesenjangan ekonomi tetap lebar. Rasio Gini berada di angka 0,393. “Tanpa keberpihakan nyata pada sektor produktif rakyat, pertumbuhan ini hanya dinikmati segelintir kelompok,” sindir Ichsan.
Banjir Tahunan dan Proyek yang Mubazir
Masalah banjir disebut sebagai “agenda tahunan” Pemkot yang tak kunjung terselesaikan, terutama di Babakan, Mapak, dan wilayah pesisir Ampenan yang juga dilanda banjir rob. Banjir besar Juli 2025 bahkan merendam enam kecamatan dan memaksa ratusan warga mengungsi.
PKS juga menuding sejumlah proyek infrastruktur tidak efisien. “Penataan trotoar dan taman kota diulang tanpa urgensi. Ini kesan pemborosan anggaran dan lemahnya prioritas pembangunan,” ujar Ichsan.
Layanan Publik Perlu Pembenahan,PAD Rawan Bocor
Meskipun skor pelayanan publik dari Ombudsman RI mencapai 82,88 dan indeks reformasi birokrasi berada di angka 80,11, kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari sektor parkir dan retribusi masih menjadi penyakit lama. Kenaikan tarif parkir hingga 100% pada 2023 justru memicu kemarahan publik karena sistem setoran masih manual dan rawan kebocoran.
Pendidikan dan Aduan Publik: Sistem Ada, Respons Lemah
Sistem zonasi PPDB dinilai menciptakan masalah baru: sekolah favorit kelebihan murid, sementara sekolah lain kekurangan. “Orang tua kebingungan, anak-anak jadi korban sistem yang timpang,” tegas Ichsan.
Partisipasi publik melalui kanal aduan memang mulai tumbuh, namun Pemkot dianggap lamban dan tidak konsisten merespons. “Kalau aspirasi hanya masuk tanpa tindak lanjut, itu sama saja menutup telinga,” kritiknya.
Fraksi PKS menegaskan bahwa RPJMD harus menjadi arah pembangunan yang berpihak pada rakyat, bukan formalitas tahunan. Sinergi lintas sektor dan wilayah menjadi kunci untuk menjadikan Mataram kota yang tangguh, adil, dan berkelanjutan.
