Pemprov Gandeng FCDO Inggris Pembangunan Rendah Kabon di NTB

MATARAM (KabarBerita) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Lalu Muhammad Iqbal, menerima kunjungan delegasi dari Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) Inggris yang dipimpin oleh Will Hines selaku Director of Development and open societies, yang didampingi oleh Setyawati selaku Direktur Pembiayaan Internasional dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kamis, (13/11/2025).

Pertemuan yang berlangsung di kantor Gubernur tersebut membahas rencana kerja sama pembangunan antara Inggris dan Indonesia, dengan fokus pada penentuan program yang paling sesuai untuk percepatan pembangunan diantaranya Inisiatif Pembangunan Rendah Karbon (LCDI) melibatkan kolaborasi antara pemerintah pusat (Bappenas) dan pemerintah daerah, untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon ke dalam rencana pembangunan daerah di NTB.

Gubernur NTB menjelaskan bahwa kedatangan rombongan ini merupakan bagian dari kegiatan stock taking atau inventarisasi. Tujuannya adalah untuk memahami kebutuhan spesifik di daerah NTB.

“Kedatangan rombongan ini adalah untuk stock taking, mencari masukan informasi mengenai bentuk-bentuk proyek apa yang paling tepat buat NTB,” ujarnya.

Miq Iqbal sapaan akrabnya Gubernur NTB menambahkan, bahwa komitmen FCDO untuk memastikan bahwa proyek yang akan digulirkan benar-benar sejalan dengan arah pembangunan di NTB, yang menjadi alasan utama kunjungan mereka ke daerah.

“Jadi masukan-masukan tadi sangat bermanfaat bagi mereka, guna merencanakan program ke depannya. Mereka tidak ingin membuat proyek yang tidak sejalan dengan arah pembangunan di NTB, itu yang membawa mereka datang ke daerah,”tambahnya

Miq Iqbal juga menyoroti peran penting Bappenas yang bertindak sebagai penghubung utama untuk tindak lanjut hasil stock taking, yang turun mendampingi FCDO.

“FCDO tidak sendiri datang ke NTB, melainkan didampingi oleh pihak dari Bappenas yang salah satunya diwakili Ibu Setyawati selaku Direktur Pembiayaan Internasional Bappenas. Jadi ini nanti yang komunikasi, bagaimana dan seperti apa nanti stock taking-nya,” terang Miq Iqbal.

Sementara itu, Setyawati dari Bappenas menambahkan bahwa program ini merupakan bagian dari kerja sama bilateral antara Inggris dan Indonesia, di mana Inggris memberikan banyak hibah ke berbagai provinsi. Di NTB sendiri, beberapa kegiatan telah dilaksanakan, termasuk yang terkait dengan Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Bappenas bekerjasama dengan Bappeda untuk membuat action plan dan meningkatkan kapasitas local governance,”ujarnya.

Setyawati juga mengungkapkan harapan FCDO supaya kerja sama Inggris-Indonesia dapat terus berlanjut.
“Harapan ke depannya, kerja sama UK ini bisa terus berlangsung, tidak hanya memperhatikan kapabilitas, tapi juga yang riil di lapangan terkait local governance,” imbuhnya. (Wir/red).

  • Related Posts

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    Jakarta (KabarBerita)– Upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperjuangkan tambahan bantuan rumah layak huni dari pemerintah pusat membuahkan hasil. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, memastikan NTB…

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    MATARAM (KabarBerita)-Berbagai indikator ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren yang semakin positif. Aktivitas pariwisata terus meningkat, daya beli petani menguat, mobilitas masyarakat semakin tinggi, dan kinerja ekspor sepanjang tahun…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    Lobi Pemprov NTB Berbuah Manis, Jatah BSPS Naik Jadi 10 Ribu Unit

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    BPS: Ekonomi NTB Terus Menguat, Pariwisata dan Daya Beli Petani Meningkat

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    Fraksi PPP Desak Pemkot Terbitkan Perwal, Zia Urrahman: Lindungi Anak dari Krisis Identitas dan Penyimpangan Seksual

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    DPRD Mataram Desak Aset Mataram Mall Diapraisal Ulang, Kontrak Baru Diminta Lebih Menguntungkan Daerah

    Jawab Fraksi-fraksi DPRD, Pemkot Mataram Beberkan Strategi Tingkatkan PAD hingga Tuntaskan Temuan BPK

    Jawab Fraksi-fraksi DPRD, Pemkot Mataram Beberkan Strategi Tingkatkan PAD hingga Tuntaskan Temuan BPK

    RDP Komisi IV DPRD NTB: Serapan Anggaran Tinggi, Proyek Bermasalah Tetap Jadi Sorotan

    RDP Komisi IV DPRD NTB: Serapan Anggaran Tinggi, Proyek Bermasalah Tetap Jadi Sorotan