Kabarberita
Mataram, (KabarBerita) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi mengapresiasi langkah gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam membenahi Bank NTB Syariah dengan melakukan asesement terhadap calon kepengurusan Bank NTB Syariah.
Ia mengatakan gubernur NTB Lalu Iqbal punya pengalaman internasional dalam membenahi salah satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) itu.
“Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan gubernur NTB Lalu Iqbal, karena pak gubernur ini punya pengalaman internasional. Salah satu untuk meningkatkan bank daerah itu adalah dengan mencari profesional,” kata Dede Yusuf saat melakukan kunjungan kerja (kunker) di Mataram, pada Rabu (28/5).
Mantan aktor laga era 90-an ini mengungkapkan bahwa dari hasil pendalaman terhadap BUMD dan BLUD yang dilakukan komisi II bersama Kemendagri ditemukan fakta bahwa dari 1.200 BUMD/BLUD, 70 persennya itu bermasalah.
“Tentu kita mencari padanan-padanan yang baik dan bagus kedepan,” ungkapnya.
Untuk di NTB sendiri lanjut politisi partai Demokrat ini, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai cukup baik didalam mengelola keuangan alokasi anggaran, baik itu yang masuk dari pusat maupun APBD terbukti dengan deviden yang bagus.
Namun demikian, Dede Yusuf berharap BPD sebagai infrastruktur finansial tidak hanya tetap berada di zona aman dengan hanya mengurusi urusan gaji ASN dan APBD. Namun juga harus lebih berkembang terutama dengan memperbesar kredit produktif.
“Oleh karena itu, networking yang lebih luas sangat dibutuhkan seperti pak gubernur membuat asesement sehingga banyak bank-bank besar dari luar tertarik untuk masuk ke NTB,” pungkasnya.
Proses asesement yang dilalukan gubernur NTB Lalu Iqbal dilihatnya sebagai terobosan baru untuk melakukan perubahan agar BPD seperti Bank NTB Syariah tidak hanya berada di zona aman dengan urusan hanya transfer-transfer saja.
“Nah dari sisi ini aja kita sudah bisa lihat ada keinginan dari gubernur sekarang untuk melakukan sebuah perubahan agar BPD yang berada pada zona aman dengan urusan hanya transfer-transfer doang, sementara pembangunan membutuhkan suporting pendanaan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan dll,” tandasnya.
Hal serupa juga diharapkan bisa dilakukan di daerah lain yakni memulai agar BPD masuk kedalam pembiayaan produktif. BPD mesti ikut menyumbang kontribusi terhadap pembangunan. Karena daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD, PAD atau juga dukungan dari DAK dan DAU.
“Pasti tidak bisa membangun, apa lagi seperti NTB bukan daerah dengan PAD yang besar,” terangnya.
Lebih lanjut, Dede Yusuf mengatakan daerah dengan jumlah PAD yang tidak besar seperti NTB tidak bisa hanya dengan mengandalkan DAK dan DAU namun juga perlu keterlibatan BPD dengan catatan harus pruden dengan tingkat kepercayaan yang baik dan bagus.
“Caranya bagaimana, ya harus mendatangkan orang-orang yang profesional,” tegasnya.
“Dengan membuka asesement maka orang dari luar termasuk orang NTB putra putri terbaik daerah yang bagus-bagus bisa muncul. Saya pikir ini perlu kita apresiasi nanti on going prosesnya kita belum tahu, tetapi kita doa-kan semoga ini berhasil,” sambung Dede Yusuf.
Penulis : Dedy Supiandi
Tim Redaksi
